Nasib Tragis PKI Akibat Aksi-Aksi Sepihak Mereka | Pegawai Jalanan

Sejak lama NU antipati terhadap PKI. Menurut Greg Fealy dan Katharine McGregor dalam “Nahdlatul Ulama and the Killing of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance”, dimuat jurnal Indonesia 89, April 2010, sejak didirikan pada 1926, para pemimpin NU secara konsisten menentang komunisme, mencela doktrinnya sebagai ateis, serta cita-cita mengenai kepemilikan kolektif atas kekayaan dan properti sebagai laknat menurut ajaran Islam.

“Tapi anti-komunisme NU, sampai akhir 1940-an, kurang intens dibandingkan rekan agamawan mereka dari kelompok modernis dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis,” tulis mereka.

Sikap itu berubah setelah sejumlah kiai NU, yang saat itu tergabung dalam Masyumi, menjadi korban dalam Peristiwa Madiun 1948.

Setelah menjadi partai politik, dalam beberapa isu NU mempertahankan sikap oposisinya terhadap PKI. Antara lain ditunjukkan dengan menolak pelibatan PKI dalam kabinet pada 1953 dan 1956. NU juga memprotes pembukaan Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta, penggunaan tanda gambar “PKI dan orang-orang tak berpartai” dalam pemilu, dan dukungan menteri pertahanan terhadap dipersenjatainya veteran-veteran komunis untuk melawan Darul Islam.

Namun, tak seperti Masyumi, selama 1950-an NU cenderung akomodatif. NU, misalnya, mengutuk pembentukan Front Anti Komunis yang disokong sayap kanan ekstrem Masyumi. Ketika Masyumi menginisiasi acara Muktamar Ulama di Palembang pada 8-11 September 1957, yang menghasilkan rekomendasi mengharamkan komunisme, NU tak bersedia mengirimkan delegasi.

Menurut Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, NU secara politik memang tak setuju dengan keberadaan PKI, tapi banyak elite NU merasa bisa bersanding dengan pihak komunis, ketimbang terhadap kelompok muslim reformis.

PKI sendiri mengulurkan tangan atas kesediaan NU menjalin kerjasama dengan partai nasionalis dan kiri. Pada September 1954, PKI mengirimkan ucapan selamat atas penyelenggaraan Muktamar NU di Surabaya. Bahkan, editorial Harian Rakjat, koran PKI, selalu menempatkan NU di antara “partai-partai demokratik”.

Kekhawatiran NU mencuat setelah PKI meraih peningkatan luar biasa, termasuk di basis-basis NU, dalam pemilu DPRD. “Seusai pelaksanaan pemilu daerah, cabang-cabang NU di daerah lebih memandang PKI, dan bukan Masyumi, sebagai ancaman terbesar mereka,” tulis Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967.

Meningkatnya pengaruh PKI dan kedekatannya dengan Sukarno memaksa NU mengadopsi kebijakan akomodatif dan berpartisipasi dalam semua kabinet dan lembaga di era Demokrasi Terpimpin. Sikap ini mendapatkan kritik dari kelompok militan yang antikomunis seperti M. Munasir, Jusuf Hasyim, Subchan ZE, dan Bisri Syamsuri.

“Berbeda dengan para pemimpin moderat NU yang memandang PKI semata-mata sebagai masalah politik, kelompok militan memandang PKI sebagai ancaman fisik yang membahayakan Islam,” tulis Fealy.

Hubungan NU dan PKI memburuk pada 1960-an ketika PKI mengkampanyekan “aksi sepihak” sebagai upaya melaksanakan reformasi agraria (landreform) yang diamanatkan dalam UU No. 5/1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Pada Oktober 1961, sebulan setelah Panitia Landreform mulai bekerja, Pengurus Besar Syuriah NU menggelar Bahtsul Masail atau forum diskusi untuk membahas masalah agraria. Forum menghasilkan fatwa yang mengharamkan landreform. Alasannya, melanggar himayatul mal (perlindungan properti) yang menjadi salah satu tujuan syariah.

Gita Anggraini dalam Islam dan Agraria menyebut, pengharaman itu bukanlah terhadap program landreform, “tetapi terhadap hal-hal yang mencederai prinsip dasar landreform, karena program landreform itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama.” Salah satunya DPR-GR, yang mensahkan UUPA, diketuai KH Zainul Arifin dari NU.

Namun, sebulan kemudian, rapat Dewan Partai menyimpulkan, UUPA “boleh” hukumnya kalau memang diperlukan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan jalan lain tidak ada.

Dalam praktiknya, banyak kiai atau pemilik tanah muslim tak rela kehilangan tanah mereka.

Terkait keengganan tuan tanah muslim, Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional menekankan perlunya memahami persoalan tanah dalam hubungan dengan wakaf; bahwa tanah bisa dimiliki masyarakat, sedangkan pengelolaannya bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Mereka yakin tanah wakaf tak masuk kategori tanah landreform. Namun, kaum komunis punya cara pandang berbeda.

Karena pelaksanaan UUPA berjalan lamban, PKI menggiatkan aksi ofensif melalui aksi sepihak. Selain PNI, aksi ini mendapat perlawanan dari NU, terutama para kiai dan pemimpin Ansor di daerah. Bentrokan, bahkan disertai kekerasan, pun tak terelakkan.

Presiden Sukarno turun tangan dan mengundang partai-partai dalam pertemuan di Bogor, yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Namun, bentrokan masih terjadi di sana-sini.

Dalam putusan sidang dewan partai 20 Desember 1964, NU menyatakan siap melaksanakan Deklarasi Bogor. Namun NU juga meminta pelaksanaan UUPA secara konsekuen, “yang di dalamnya mengatur pelaksanaan land reform dan land use dan menjamin hak milik wakaf, waris, dan hak-hak lain yang diatur oleh Agama Islam.

“Mengenai tanah wakaf, jika merupakan tanah hibah palsu akan dikutuk,” ujar Idham Chalid dalam rapat dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 19 Januari 1965.

Di jantung kekuatan NU di Jawa Timur, PKI bersikap defensif dan akhirnya menarik diri dari kampanye aksi sepihak. Bagi NU “kemenangan” itu peningkatan kepercayaan diri mereka dalam berhadapan dengan PKI.

Peristiwa 30 September 1965 mencemaskan para pemimpin NU. Beberapa kiai dan tokoh senior NU disembunyikan di tempat yang aman. Sementara yang lainnya, terutama tokoh-tokoh muda militan, pindah ke rumah Wahid Hasyim di Matraman dan Subchan ZE di Jalan Banyumas, Menteng; keduanya di Jakarta Pusat.

Sementara tokoh-tokoh senior bersembunyi, kelompok militan mengadakan pertemuan dengan para pejabat militer, yang dekat dengan Soeharto, yang merebut kembali kendali ibukota keesokan harinya. Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan kampanye anti-PKI, termasuk pembentukan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu) dan Badan Koordinasi Keamanan Jam’iyah Nahdlatul Ulama (BKKJNU).

Inisiatif diambil kelompok militan tanpa berkonsultasi dengan Idham Chalid, yang masih bersembunyi, atau Wahab Chasbullah, yang sedang berada di Jombang. “Bahkan jika Idham dan Wahab ada, mereka mungkin tak berdaya menghentikan kelompok militan,” tulis Fealy dan McGregor.

Dengan dua organ itu dimulailah aksi pengerahan massa hingga pengganyangan PKI, dengan persetujuan Angkatan Darat. Yang terparah terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Fealy, ada beberapa faktor penyebab. Yang paling kuat adalah pengaruh psikologis bahwa mereka hanya punya dua pilihan: dibunuh atau membunuh. Mereka juga mengambil pelajaran dari Peristiwa Madiun dan aksi sepihak.

“Aksi kekerasan cenderung lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih sering mengalami aksi sepihak,” tulis Fealy.

Kekerasan terhadap PKI mulai berhenti pada Februari 1966.

Persoalan belum rampung karena Presiden Sukarno enggan membubarkan PKI. Tokoh-tokoh senior NU, yang sudah mengambilalih kendali partai, juga masih merapat ke Sukarno.

Namun kedudukan Sukarno terus melemah. NU akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Sukarno dan mendukung rezim baru, Soeharto.

Read More

Letkol Untung dari PKI Madiun 1948 Sampai Lubang Buaya 1965 | Pegawai Jalanan

Letkol Untung dalam Mahmilub

Rekam jejak Partai Komunis dengan kader-kader 'Palu Arit' di Indonesia tentu tak bisa lepas dari sejarah pembantaian paling brutal terhadap Ulama, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah, Tokoh Kerajaan, Polisi dan Jenderal-Jenderal TNI yang kini menjadi bagian sejarah pemberontakan Kader Palu Arit PKI paling biadab bagi perjuangan rakyat Indonesia.

Kekejaman komunisme sejak diluncurkan pertama kali oleh Muso pada 1948 dan diakuisisi oleh Letkol Untung pada 1965, menjadi cerita suram makar dan pengkhianatan terhadap Pancasila.

Pagi itu, Jumat 1 Oktober 1965 suara Letnan Kolonel Untung terdengar hampir di seluruh sudut kampung di Jakarta bahkan mungkin ke semua pelosok negeri. Melalui Radio Republik Indonesia, Untung yang juga Komandan Grup I Batalyon Tjakrabirawa mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.

Beberapa jam sebelumnya, dia memimpin penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan seorang perwira pertama TNI AD.

"Demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya "Dewan Jenderal" yang telah merencanakan cup menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965," kata Untung saat mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.

Untung menutup pengumumannya di RRI dengan membacakan susunan Dewan Revolusi Indonesia. Untung yang berpangkat Letnan Kolonel diangkat sebagai Komandan. Dia membawahi seorang jenderal yakni, Brigdjen Supardjo yang ditunjuk sebagai wakil komandan.

Siapa sebenarnya Letnan Kolonel Untung yang disebut sebagai pimpinan Gerakan 30 September/PKI?

Banyak info yang beredar bahwa Letkol Untung dekat dengan Suharto, tapi sebenarnya tidaklah demikian, karena Suharto sangat anti dengan PKI sedangkan Untung adalah hasil didikan PKI.

Letnan Kolonel Untung lahir di Desa Sruni, Kedungbajul, Kebumen, Jawa Tengah pada 3 Juli 1926 dengan nama kecil Kusmindar alias Kusman. Orangtuanya berpisah saat Kusmindar berusia 10 tahun. Untung kecil lalu pindah ke Solo dan diasuh oleh adik ayahnya, Samsuri yang tak punya anak. Karena itu, ia lebih dikenal sebagai Untung bin Samsuri.

Kusman sempat belajar di Sekolah Rakyat 'Seruni' di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sampai kelas 3. Sekolah itu kini berganti menjadi SD Negeri 1 Bojongsari. Namun nama Kusmindar atau Kusman alias Untung belum tercatat dalam buku induk siswa di sekolah tersebut, karena buku induk siswa di sekolahan tersebut baru dibuat tahun 1940. Sehingga bisa jadi Kusman yang lahir pada 3 Juli 1926 tercatat pada dokumen lain yang tidak sempat diamankan oleh pihak sekolah pada waktu itu.

Orangtua angkat Untung, Samsuri dan istri bekerja pada seorang priyayi keturunan trah Kasunan, Ibu Wergoe Prajoko, yang tinggal di daerah Keparen, Solo. Pada 1943, saat berusia 18 tahun, Untung mendaftar Heiho, organisasi militer di masa pendudukan Jepang.

Selang dua tahun Jepang kalah melawan Sekutu dalam Perang Dunia II. Untung kemudian bergabung dengan Batalion Sudigdo yang bermarkas di Wonogiri, Jawa Tengah. Pada 1947 Batalyon Sudigdo yang berada di bawah Divisi Panembahan Senopati berhasil ditarik menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia.

Kala itu ketika Menteri Pertahanan dijabat salah seorang tokoh PKI yakni Mr. Amir Sjarifuddin. Walhasil laskar-laskar yang berafiliasi dengan komunis memperoleh prioritas dan fasilitas dalam pembagian senjata, termasuk perlengkapan lainnya. Di masa Untung bergabung, Batalyon Sudigdo dikomandani oleh Letkol Suadi Suramihardjo.

"Batalyon ini sangat terkenal di daerah Boyolali. Ini satu-satunya batalyon yang ikut PKI," kata Letkol CPM (Purn) Suhardi, teman masa kecil Untung di Solo seperti dikutip dari Koran Tempo, 5 Oktober 2009.

Untung bersama anggota Batalyon Sudigdo dan prajurit TNI saat itu mendapat pengetahuan tentang faham komunisme langsung dari elit PKI, yaitu Alimin. Hal ini menjadikan Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman khawatir.

Jenderal Soedirman pun memerintahkan Letkol Soeharto untuk meyakinkan sejumlah prajurit dari Divisi Panembahan Senopati agar tak ikut faham komunis. Ketika itu Soeharto bahkan sempat bertemu dengan Alimin, Muso dan sejumlah elit PKI di Madiun.

Namun, Untung dan sejumlah prajurit dari Divisi Panembahan Senopati gagal dibujuk. Pada 18 September 1948 PKI melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Mereka membunuh orang yang tidak mau bergabung dengan mereka, terutama kaum santri, aparat pemerintah yang anti PKI bahkan kiyai. Hal ini membuat marah Sukarno karena  PKI menghianati Republik Indonesia yang baru saja merdeka dan akan menghadapi agresi militer Belanda pada saat itu. TNI pun tegas melakukan penumpasan.

Kembali Letkol Soeharto diperintahkan untuk memburu pelaku pemberontakan PKI Madiun termasuk Untung dan anggota Batalyon Sudigdo. Namun konsentrasi TNI menumpas pemberontakan PKI Madiun harus terpecah karena di saat yang sama terjadi Agresi Militer Belanda II.

Untung dan sejumlah prajurit dari Divisi Panembahan Senopati pun tak mendapat hukuman. Bahkan Untung kemudian masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang. Di sinilah nama Kusmindar alias Kusman berganti menjadi Untung.

Untung tercatat sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Semarang saat itu. Tahun 1956 Untung kemudian bergabung menjadi anggota Batalyon 454 Kodam Diponegoro yang saat itu masih bernama Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Soeharto yang saat itu berpangkat kolonel menjadi Panglima T&T IV Diponegoro.

Karier Untung di militer begitu moncer saat di Kodam Diponegoro. Pada 1958 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ahmad Yani, Untung terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batusangkar, Sumatera Barat.

Atas kesuksesan tersebut, pada 14 Agustus 1962 Untung kemudian kembali terpilih sebagai prajurit yang terlibat dalam Operasi Mandala membebaskan Irian Barat yang dipimpin Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto.

Saat itu Untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana, Irian Barat. Dalam operasi inilah Untung menunjukkan kelasnya sebagai lulusan terbaik Akademi Militer. Karena keberhasilannya itu dia bersama bersama Benny Moerdani, mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Sukarno.

Dalam sejarah Indonesia, hanya beberapa perwira yang mendapatkan penghargaan ini. Bahkan Soeharto, selaku panglima Kostrad saat itu, hanya memperoleh Bintang Dharma, setingkat di bawah Bintang Sakti.

Setahun kemudian Untung diangkat menjadi Komandan Batalyon 454/Banteng Raiders Kodam Diponegoro yang dibentuk oleh Letjen Ahmad Yani.

Tahun 1964 atas rekomendasi Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto, Letkol Untung direkomendasikan sebagai Komandan Grup Batalyon I Tjakrabirawa. Setahun kemudian tepatnya 30 September 1965 Untung yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun memimpin penculikan 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI AD.

Jenazah tujuh perwira TNI AD tersebut pada Jumat dini hari 1 Oktober 1965 dimasukkan dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah mereka baru diketemukan tiga hari kemudian dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tepat ketika TNI merayakan hari jadinya pada 5 Oktober 1965.

Soeharto, dalam biografi Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, mengaku yakin bahwa Ada PKI di belakang gerakan Letkol Untung.

"Saya mengenal Untung sejak 1945 dan dia merupakan murid pimpinan PKI, Alimin. Saya yakin PKI berada di belakang gerakan Letkol Untung," kata Soeharto dalam buku Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President yang ditulis Retnowati Abdulgani Knapp.

Penyunting : Admin PJ

Sumber : 

https://news.detik.com

https://akuratnews.com

Read More

Menjawab Tuduhan Simpatisan PKI yang Masih ada Hingga Detik ini Tantang Presiden Suharto | Pegawai Jalanan

Presiden kedua Republik Indonesia, Siapa yang tidak menganal beliau, Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Suharto. Lahir dari keluarga petani di Kemusuk, Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Jasanya kepada bangsa dan negara juga tidak bisa disepelekan, akan tetapi bagi kaum komunis hal ini sungguh bertolak belakang. Kaum komunis sangat membenci Presiden Suharto karena beliaulah yang menghancurkan komunis di Negara tercinta ini. Karena dendam dan bencinya mereka sampai sekarang Presiden kedua RI ini di fitnah dengan masif, dengan  cara memutarbalikkan fakta sejarah yang sudah tertulis dibangku sekolah dengan sistematis. Dari keadaan yang seperti itu maka kami sabagai salah satu generasi yang mendapatkan didikan Pancasila saat sekolah dimasa beliau masih menjadi presiden, merasa ada tanggung jawab untuk memberikan jawaban atas tuduhan miring terhadap beliau untuk mengimbangi informasi-informasi yang menyudutkan beliau, terutama bagi generasi muda yang tidak tahu menahu tentang sejarah masa lalu bangsa ini. Dan akhirnya belajar sejarah dari sumber yang salah, yaitu bersumber dari orang-orang simpatisan atau pendukung komunisme yang sangat gencar ingin mengubah sejarah masa lalu mereka.

Beberapa pemimpin dunia yang memuji Presiden Suharto dalam pernyataannya, berikut ini adalah pernyataan tersebut.

Mahatir M: "Krisis ekonomi 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi Negara maju.."

‎

Lee Kuan Yew: "Pak Harto pemimpin luar biasa. Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia ..."

‎

Sultan Bolkiah: "Dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu. Pemerintahan stabil, ekonomi maju sangat pesat. Sangat disayangkan beliau dijatuhkan"

‎

Pak Harto berkali-kali mengutarakan niat untuk mundur, namun beliau melihat ancaman luar biasa besar membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fitnah KKN terhadap Pak Harto dan keluarga, yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR utk memeriksa harta kekayaannya, ternyata tidak terbukti.

‎

Majalah TIME agen konspirasi global memfitnah Pak Harto & keluarga dengan tuduhan punya simpanan USD 30 Miliar ternyata tidak terbukti sama sekali. Berbagai Tim Khusus dibentuk pemerintah untuk menyelidiki harta Pak Harto, satu pun tidak menemukan rekening, SDB, dsj di perbankan asing. "Silahkan cari kemana saja, jika terbukti saya ada simpanan 1 sen saja, saya siap dihukum mati.." kata Pak Harto. Semua tuduhan itu fitnah.

‎

Belakangan terbukti, Pak Harto dijatuhkan oleh Konspirasi Global (P Demokrat AS-PKC China dan sekutunya) berkolusi dengan kelompok anti Soeharto. Penyebab utama Pak Harto dijatuhkan karena kemesraan dan keberpihakan Pak Harto yang besar kepada umat Islam sejak 1986, pihak2 tertentu marah.‎

RI merdeka 1945, namun kemerdekaan umat islam Indonesia sejatinya baru terjadi pada tahun 1986/1987, setelah Pak Harto berpaling ke Islam.

‎

Sebagai manusia Pak Harto sudah pasti tidak sempurna, ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, namun beliau tetap Pahlawan, jasanya luar biasa besar. Terbukti pada beberapa hari setelah PKI melancarkan G30S/PKI, membunuh para pimpinan TNI AD, ulama-ulama dan tokoh-tokoh anti PKI di seluruh Indonesia.

‎

Dari dokumen rahasia CIA yang sudah boleh diakses publik ditemukan catatan pejabat CIA tentang pertemuan pertama CIA dgn Pak Harto awal Oktober 1965. CIA belum pernah buka ke publik, Pak Harto juga tidak pernah ungkap mengenai pertemuannya dengan CIA beberapa hari setelah G30S/PKI di Jakarta.

‎

Laporan CIA itu menyebutkan bahwa setelah PKI melakukan Gestapu, TNI AD di pimpin Mayjen Soeharto berhasil menggagalkan PKI untuk kendalikan NKRI. Faktor utama kegagalan Gestapu PKI, menurut CIA adalah 'timing' yang tidak tepat, Gestapu dilakukan 5 hari sebelum HUT TNI 5 Okt 1965 ADALAH KESALAHAN FATAL. Gestapu PKI dilancarkan pada saat seluruh pasukan TNI dan pimpinan TNI sedang berkumpul di Jakarta. Mobilisasi pasukan dalam rangka HUT TNI.

Kesalahan fatal kedua PKI adalah meremehkan sosok Soeharto yang hanya seorang panglima pasukan cadangan TNI AD, dulu Kostrad tidak prestisius. Panglima Kostrad Mayjen Soeharto sebagai pimpinan pasukan cadangan pada saat itu memang tidak diperhitungkan PKI sebagai pimpinan utama TNI AD. Under estimated terhadap Soeharto juga disebabkan karakternya yang tidak menonjol. Soeharto tidak terseret dalam faksi tertentu di TNI AD.

‎

CIA mengungkap sikap low profile Soeharto disebabkan oleh kegagalan besar Operasi Trikora Pembebasan Papua Barat, di mana TNI kalah telak dari Belanda.

‎

Fakta sejarah: Operasi Trikora gagal total. Ribuan anggota TNI gugur di hutan belantara Papua tanpa pernah berperang dgn musuh (pasukan Belanda).

‎

Fakta sejarah: Hampir 10 ribu tentara RI mati di hutan belantara Papua krna malaria, kelaparan, kedinginan dll, bukan karena bertempur.

‎

Fakta sejarah: Armada AL RI gagal menembus Blokade Papua. Dari 25 kapal perang, hanya 3 yang bisa menuju ke Papua Barat dan tenggelam digempur Armada Belanda.

‎

Fakta sejarah: 25 kapal perang RI dibeli dengan pola utang dari Uni Soviet, tidak bisa menuju ke Papua karena tidak ada BBM, mangkrak di Makassar.

‎

Kekalahan telak Operasi Trikora sangat memalukan Soekarno yang sudah terlanjur berjanji kepada rakyat akan membebaskan Papua Barat, Soeharto kena getahnya.

Karakter Soeharto yang low profile, tidak suka berpolitik selama menjadi perwira TNI, membuat posisinya dianggap netral, tidak berbahaya oleh PKI. Di internal TNI pada saat itu, ada TNI faksi pro Soekarno seperti Jenderal Ahmad Yani, ada faksi pro Abdul Haris Nasution (anti PKI) dan TNI faksi pro PKI.

‎

Dari Film G30S/PKI yang dibuat berdasarkan fakta sejarah itu, rakyat tahu bahwa sempat timbul prokontra di polit biro PKI mengenai Jenderal Ahmad Yani. Keputusan PKI untuk menculik dan membunuh Jend. A. Yani yang Soekarnois didebat anggota polit biro PKI. Akhirnya bulat disepakati Jend. A. Yani masuk daftar korban. Dokumen CIA menyebut bahwa keputusan PKI untuk menghabisi Jend. A. Yani karena kekhawatiran Yani akan jadi masalah jika Soekarno meninggal dunia. Mayjen Soeharto adalah staf Jend. A. Yani, Pak Harto tidak termasuk pimpinan TNI AD yang diperhitungkan PKI, inilah kesalahan fatal Gestapu PKI.

‎

Laporan CIA jelas menyebut ada kesalahan analisa Polit Biro PKI dlm menyusun daftar korban. PKI tidak perhitungkan kemampuan militer Soeharto. Secara politik, benar Mayjen Soeharto sudah tamat karena memalukan Soekarno, secara militer juga tamat karena hanya jadi Panglima Pasukan Cadangan. Dari perspektif faksi militer, Soeharto tidak masuk faksi mana pun. Soeharto hanya dianggap bayang-bayang Jend. A. Yani, Gestapu pun dilancarkan PKI.

‎

Pertanyaan besar tentang faktor keberhasilan Soeharto lakukan serangan balasan terhadap aksi Gestapu yang berujung kepada penumpasan PKI terjawab dalam Laporan CIA. Saat hampir semua pimpinan TNI AD yang anti PKI dan pro Soekarno sudah dibunuh PKI, yang tersisa hanya Mayjen Soeharto dan Jend. Nasution yang terluka.

Mengapa Soeharto bisa mobilisasi TNI begitu cepat dalam jumlah besar..?

‎

1. Sebagian besar Pasukan TNI ada di Jakarta dalam rangka HUT TNI 5 Okt 1965.

‎

2. Soeharto adalah ex Panglima Trikora, satu-satunya Jendral yang berpengalaman memobilisasi pasukan TNI dalam jumlah besar luput dari analisa PKI. Soeharto selaku eks Panglima Operasi Trikora berpengalaman koordinasi dan mobilisasi pasukan dari tiga matra TNI.

Soeharto sebagai mantan Panglima Operasi Trikora sangat berpengalaman memimpin, memobilisasi ratusan ribu pasukan dari tiga matra TNI, skak mat TNI balas aksi PKI.

‎

"Bagi Soeharto memerangi pemberontakan PKI 1965 sama seperti perang lawan pasukan Belanda. Hanya saja PKI lebih lemah daripada Belanda" Sumber CIA.

Laporan CIA tentang G30S/PKI dan operasi penumpasan PKI yang baru diungkap setelah 30 tahun disimpan sebagai dokumen rahasia menjawab banyak pertanyaan rakyat. Jika bukan Mayjen Soeharto yang tersisa dan mengambilalih komando pimpinan TNI AD, sejarah Indonesia pasti berubah, RI SUDAH JADI NEGARA KOMUNIS. Banyak kemungkinan terjadi, dan semuanya lebih buruk, jika tidak ada Mayjen Suoeharto ketika Gestapu PKI terjadi.

‎

Komunis Rusia setelah sukses melakukan Revolusi Bolsyewik pada tahun 1917, komunis Rusia melakukan pembersihan, puluhan juta rakyat antikomunis dibunuh.

‎

Komunis China selama revolusi kebudayaan membunuh puluhan juta rakyatnya sendiri. Vietnam, Kamboja, Laos, Kuba,dan lain-lain. Bahkan Korea Utara yang sampai detik ini masih konsisten menjadi negara komunis menerapkan sistem yang sangat otoriter... Komunis membunuh jutaan rakyat mereka sendiri yang anti Komunis. Komunis di seluruh dunia sama. Sesama komunis bersaudara dan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Komunis tidak mengenal batas negara, mereka dipersatukan oleh Doktrin Komintern. Doktrin Komunis Internasional/komintern melahirkan konsistensi militansi setiap kader komunis. Ikatan Persaudaraan Komunis dunia sangat erat.

Kembali ke laporan CIA, kami sungguh terharu membaca laporan tersebut karena laporan tersebut telah membuktikan Sorharto tidak seperti tudingan sekolompok orang. Disebutkan bahwa setelah Soeharto berhasil memegang kendali TNI & memulihkan pemerintahan, CIA menawarkan banyak bantuan namun semua ditolak oleh Soeharto. Soeharto hanya mau berunding dengan CIA-AS jika prasyarat yang dimintanya disetujui oleh pemerintah AS, jika tidak maka tidak ada perundingan.

Apa syarat yang diajukan Mayjen Soeharto kepada CIA-AS..? 

Bukan senjata bukan pula uang suap, dan juga bukan info intelijen. Pada bulan Oktober 1965 Rakyat kelaparan, inflasi 650% (standar normal < 10%), defisit 175% (standar normal < 2,5%), bahan pokok langka, RI dalam bencana kelaparan. Terbukti Soeharto memikirkan nasib rakyat yang terancam mati kelaparan dengan meminta AS kirim beras ke RI, Rakyat RI utang nyawa pada Presiden Soeharto.

‎

CIA awalnya menolak permintaan Soeharto, AS bisa bantu kirim senjata dll tapi tidak bisa mengirim beras. Apalagi sebanyak 400.000 ton, AS tidak bisa. CIA bujuk Soeharto akan bantu apa saja selain beras, anggaran bantuan beras oleh Presiden AS tidak masuk APBN AS. Proses persetujuannya rumit, Soeharto tetap pada sikapnya, jika AS kirim beras ke RI secepatnya, baru TNI akan berunding dengan AS. CIA tidak punya pilihan kecuali lapor ke Lyndon B Johnson Presiden AS yang menggantikan John F. Kennedy yang tewas ditembak pada tahun 1963.

‎

Gara-gara permintaan aneh dari Soeharto kepada AS, Presiden Lyndon B Johnson terpaksa jungkir balik memenuhinya, akhirnya dia melobi senator dan anggota kongres. Mengapa AS repot-repot bersedia memenuhi permintaan mayjen Soeharto..? Karena keberhasilan Soeharto menggagalkan PKI berkuasa telah meringankan beban berat AS. Perang Dingin Barat vs Komunis sedang pada puncaknya. Banyak negara di dunia telah dicengkram Komunis, di Asia Tenggara hampir semua jatuh ke tangan Komunis termasuk negara tetangga Malaysia.

‎

Keberhasilan TNI AD menggagalkan PKI/Komunis berkuasa tanpa campur tangan AS merupakah anugerah terbesar untuk AS yang sedang frustasi karena Komunis. Kekhawatiran AS bahwa teori domino juga terjadi di Asia Tenggara dipatahkan Soeharto tanpa bantuan AS yang saat itu sedang trauma karena kalah dimana-mana. AS lega, Asia Tenggara gagal dikuasai komunis, Australia lepas dari ancaman ditelan setan komunis. Karena jika RI jatuh, Australia pasti jatuh, Malaysia apalagi karena kampanye ganyang malaysia akan terus digencarkan.

‎

Teori Domino: jika di suatu kawasan sudah ada 2-3 negara yg dikuasai komunis maka Negara-negara komunis tersebut akan membantu komunis di negara tetangga, akhirnya semua negara di suatu kawasan tertentu akan jatuh ke kekuasaan komunis. Sungguh sangat mengerikan..!! 

Pemerintah AS sangat berterima kasih atas jasa besar Soeharto menggagalkan komunis yang berusaha menguasai RI, Australia, New Zealand, Asia Tenggara, dst. Salah satu bentuk terima kasih AS adalah dengan menekan Belanda dan pengaruh PBB agar Papua Barat diserahkan kepada RI. Freeport sebagai jaminan AS di Papua. Keberadaan Freeport yang berentitas AS di Papua, menjamin keutuhan NKRI. Tidak ada kekuatan asing yang berani usik Papua sebagai bagian integral NKRI selama Freeport masih ada disana.

AS membantu revitalisasi alutsista TNI yang berguna dalam operasi penumpasan PKI, juga laporan intelejen dari CIA yang memuat daftar nama-nama kader PKI. Karena kemiskinan/kebodohan adalah faktor utama tumbuh suburnya komunisme Rezim ORBA diberi pendampingan konsep dan program pembangunan oleh AS.

Fakta sejarah itu sekarang diputarbalikan oleh kader-kader dan simpatisan PKI, dijadikan fitnah oleh kader PKI untuk menyerang Soeharto dan TNI terutama TNI Angakatan Darat yang dari dulu selalu menghalangi keinginan PKI untuk membentuk angkatan ke V. Angkatan ke V adalah ide dan usulan PKI kepada Presiden Sukarno untuk mempersenjatai Buruh dan Tani yang mana Buruh dan Tani tersebut adalah uderbow dari PKI. Akan tetapi Angkatan Darat tidak setuju akan usulan tersebut dan menentangnya, maka pada akhirnya Jenderal-Jenderal yang tidak mendukung PKI dihabisi, dan terjadilah Peristiwa G30S/PKI atau Gestapu (Gerakan September 30).

‎

Untuk mencegah pembodohan bangsa dari propaganda komunis, langkah TNI untuk memutar kembali Film G30S/PKI itu sudah sangat tepat.‎ 

Penulis : Admin PJ

Sumber : 

https://konfrontasi.com/

https://wikipedia.co.id/

‎

Read More