Friday, July 17, 2020

Nasib Tragis PKI Akibat Aksi-Aksi Sepihak Mereka | Pegawai Jalanan


Sejak lama NU antipati terhadap PKI. Menurut Greg Fealy dan Katharine McGregor dalam “Nahdlatul Ulama and the Killing of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance”, dimuat jurnal Indonesia 89, April 2010, sejak didirikan pada 1926, para pemimpin NU secara konsisten menentang komunisme, mencela doktrinnya sebagai ateis, serta cita-cita mengenai kepemilikan kolektif atas kekayaan dan properti sebagai laknat menurut ajaran Islam.
“Tapi anti-komunisme NU, sampai akhir 1940-an, kurang intens dibandingkan rekan agamawan mereka dari kelompok modernis dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis,” tulis mereka.
Sikap itu berubah setelah sejumlah kiai NU, yang saat itu tergabung dalam Masyumi, menjadi korban dalam Peristiwa Madiun 1948.
Setelah menjadi partai politik, dalam beberapa isu NU mempertahankan sikap oposisinya terhadap PKI. Antara lain ditunjukkan dengan menolak pelibatan PKI dalam kabinet pada 1953 dan 1956. NU juga memprotes pembukaan Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta, penggunaan tanda gambar “PKI dan orang-orang tak berpartai” dalam pemilu, dan dukungan menteri pertahanan terhadap dipersenjatainya veteran-veteran komunis untuk melawan Darul Islam.
Namun, tak seperti Masyumi, selama 1950-an NU cenderung akomodatif. NU, misalnya, mengutuk pembentukan Front Anti Komunis yang disokong sayap kanan ekstrem Masyumi. Ketika Masyumi menginisiasi acara Muktamar Ulama di Palembang pada 8-11 September 1957, yang menghasilkan rekomendasi mengharamkan komunisme, NU tak bersedia mengirimkan delegasi.
Menurut Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, NU secara politik memang tak setuju dengan keberadaan PKI, tapi banyak elite NU merasa bisa bersanding dengan pihak komunis, ketimbang terhadap kelompok muslim reformis.
PKI sendiri mengulurkan tangan atas kesediaan NU menjalin kerjasama dengan partai nasionalis dan kiri. Pada September 1954, PKI mengirimkan ucapan selamat atas penyelenggaraan Muktamar NU di Surabaya. Bahkan, editorial Harian Rakjat, koran PKI, selalu menempatkan NU di antara “partai-partai demokratik”.
Kekhawatiran NU mencuat setelah PKI meraih peningkatan luar biasa, termasuk di basis-basis NU, dalam pemilu DPRD. “Seusai pelaksanaan pemilu daerah, cabang-cabang NU di daerah lebih memandang PKI, dan bukan Masyumi, sebagai ancaman terbesar mereka,” tulis Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967.
Meningkatnya pengaruh PKI dan kedekatannya dengan Sukarno memaksa NU mengadopsi kebijakan akomodatif dan berpartisipasi dalam semua kabinet dan lembaga di era Demokrasi Terpimpin. Sikap ini mendapatkan kritik dari kelompok militan yang antikomunis seperti M. Munasir, Jusuf Hasyim, Subchan ZE, dan Bisri Syamsuri.
“Berbeda dengan para pemimpin moderat NU yang memandang PKI semata-mata sebagai masalah politik, kelompok militan memandang PKI sebagai ancaman fisik yang membahayakan Islam,” tulis Fealy.
Hubungan NU dan PKI memburuk pada 1960-an ketika PKI mengkampanyekan “aksi sepihak” sebagai upaya melaksanakan reformasi agraria (landreform) yang diamanatkan dalam UU No. 5/1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
Pada Oktober 1961, sebulan setelah Panitia Landreform mulai bekerja, Pengurus Besar Syuriah NU menggelar Bahtsul Masail atau forum diskusi untuk membahas masalah agraria. Forum menghasilkan fatwa yang mengharamkan landreform. Alasannya, melanggar himayatul mal (perlindungan properti) yang menjadi salah satu tujuan syariah.
Gita Anggraini dalam Islam dan Agraria menyebut, pengharaman itu bukanlah terhadap program landreform, “tetapi terhadap hal-hal yang mencederai prinsip dasar landreform, karena program landreform itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama.” Salah satunya DPR-GR, yang mensahkan UUPA, diketuai KH Zainul Arifin dari NU.
Namun, sebulan kemudian, rapat Dewan Partai menyimpulkan, UUPA “boleh” hukumnya kalau memang diperlukan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan jalan lain tidak ada.
Dalam praktiknya, banyak kiai atau pemilik tanah muslim tak rela kehilangan tanah mereka.
Terkait keengganan tuan tanah muslim, Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional menekankan perlunya memahami persoalan tanah dalam hubungan dengan wakaf; bahwa tanah bisa dimiliki masyarakat, sedangkan pengelolaannya bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Mereka yakin tanah wakaf tak masuk kategori tanah landreform. Namun, kaum komunis punya cara pandang berbeda.
Karena pelaksanaan UUPA berjalan lamban, PKI menggiatkan aksi ofensif melalui aksi sepihak. Selain PNI, aksi ini mendapat perlawanan dari NU, terutama para kiai dan pemimpin Ansor di daerah. Bentrokan, bahkan disertai kekerasan, pun tak terelakkan.
Presiden Sukarno turun tangan dan mengundang partai-partai dalam pertemuan di Bogor, yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Namun, bentrokan masih terjadi di sana-sini.
Dalam putusan sidang dewan partai 20 Desember 1964, NU menyatakan siap melaksanakan Deklarasi Bogor. Namun NU juga meminta pelaksanaan UUPA secara konsekuen, “yang di dalamnya mengatur pelaksanaan land reform dan land use dan menjamin hak milik wakaf, waris, dan hak-hak lain yang diatur oleh Agama Islam.
“Mengenai tanah wakaf, jika merupakan tanah hibah palsu akan dikutuk,” ujar Idham Chalid dalam rapat dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 19 Januari 1965.
Di jantung kekuatan NU di Jawa Timur, PKI bersikap defensif dan akhirnya menarik diri dari kampanye aksi sepihak. Bagi NU “kemenangan” itu peningkatan kepercayaan diri mereka dalam berhadapan dengan PKI.
Peristiwa 30 September 1965 mencemaskan para pemimpin NU. Beberapa kiai dan tokoh senior NU disembunyikan di tempat yang aman. Sementara yang lainnya, terutama tokoh-tokoh muda militan, pindah ke rumah Wahid Hasyim di Matraman dan Subchan ZE di Jalan Banyumas, Menteng; keduanya di Jakarta Pusat.
Sementara tokoh-tokoh senior bersembunyi, kelompok militan mengadakan pertemuan dengan para pejabat militer, yang dekat dengan Soeharto, yang merebut kembali kendali ibukota keesokan harinya. Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan kampanye anti-PKI, termasuk pembentukan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu) dan Badan Koordinasi Keamanan Jam’iyah Nahdlatul Ulama (BKKJNU).
Inisiatif diambil kelompok militan tanpa berkonsultasi dengan Idham Chalid, yang masih bersembunyi, atau Wahab Chasbullah, yang sedang berada di Jombang. “Bahkan jika Idham dan Wahab ada, mereka mungkin tak berdaya menghentikan kelompok militan,” tulis Fealy dan McGregor.
Dengan dua organ itu dimulailah aksi pengerahan massa hingga pengganyangan PKI, dengan persetujuan Angkatan Darat. Yang terparah terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Fealy, ada beberapa faktor penyebab. Yang paling kuat adalah pengaruh psikologis bahwa mereka hanya punya dua pilihan: dibunuh atau membunuh. Mereka juga mengambil pelajaran dari Peristiwa Madiun dan aksi sepihak.
“Aksi kekerasan cenderung lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih sering mengalami aksi sepihak,” tulis Fealy.
Kekerasan terhadap PKI mulai berhenti pada Februari 1966.
Persoalan belum rampung karena Presiden Sukarno enggan membubarkan PKI. Tokoh-tokoh senior NU, yang sudah mengambilalih kendali partai, juga masih merapat ke Sukarno.
Namun kedudukan Sukarno terus melemah. NU akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Sukarno dan mendukung rezim baru, Soeharto.

Letkol Untung dari PKI Madiun 1948 Sampai Lubang Buaya 1965 | Pegawai Jalanan

Letkol Untung dalam Mahmilub
Rekam jejak Partai Komunis dengan kader-kader 'Palu Arit' di Indonesia tentu tak bisa lepas dari sejarah pembantaian paling brutal terhadap Ulama, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah, Tokoh Kerajaan, Polisi dan Jenderal-Jenderal TNI yang kini menjadi bagian sejarah pemberontakan Kader Palu Arit PKI paling biadab bagi perjuangan rakyat Indonesia.
Kekejaman komunisme sejak diluncurkan pertama kali oleh Muso pada 1948 dan diakuisisi oleh Letkol Untung pada 1965, menjadi cerita suram makar dan pengkhianatan terhadap Pancasila.
Pagi itu, Jumat 1 Oktober 1965 suara Letnan Kolonel Untung terdengar hampir di seluruh sudut kampung di Jakarta bahkan mungkin ke semua pelosok negeri. Melalui Radio Republik Indonesia, Untung yang juga Komandan Grup I Batalyon Tjakrabirawa mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.
Beberapa jam sebelumnya, dia memimpin penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan seorang perwira pertama TNI AD.
"Demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya "Dewan Jenderal" yang telah merencanakan cup menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965," kata Untung saat mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.
Untung menutup pengumumannya di RRI dengan membacakan susunan Dewan Revolusi Indonesia. Untung yang berpangkat Letnan Kolonel diangkat sebagai Komandan. Dia membawahi seorang jenderal yakni, Brigdjen Supardjo yang ditunjuk sebagai wakil komandan.
Siapa sebenarnya Letnan Kolonel Untung yang disebut sebagai pimpinan Gerakan 30 September/PKI?
Banyak info yang beredar bahwa Letkol Untung dekat dengan Suharto, tapi sebenarnya tidaklah demikian, karena Suharto sangat anti dengan PKI sedangkan Untung adalah hasil didikan PKI.
Letnan Kolonel Untung lahir di Desa Sruni, Kedungbajul, Kebumen, Jawa Tengah pada 3 Juli 1926 dengan nama kecil Kusmindar alias Kusman. Orangtuanya berpisah saat Kusmindar berusia 10 tahun. Untung kecil lalu pindah ke Solo dan diasuh oleh adik ayahnya, Samsuri yang tak punya anak. Karena itu, ia lebih dikenal sebagai Untung bin Samsuri.
Kusman sempat belajar di Sekolah Rakyat 'Seruni' di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sampai kelas 3. Sekolah itu kini berganti menjadi SD Negeri 1 Bojongsari. Namun nama Kusmindar atau Kusman alias Untung belum tercatat dalam buku induk siswa di sekolah tersebut, karena buku induk siswa di sekolahan tersebut baru dibuat tahun 1940. Sehingga bisa jadi Kusman yang lahir pada 3 Juli 1926 tercatat pada dokumen lain yang tidak sempat diamankan oleh pihak sekolah pada waktu itu.
Orangtua angkat Untung, Samsuri dan istri bekerja pada seorang priyayi keturunan trah Kasunan, Ibu Wergoe Prajoko, yang tinggal di daerah Keparen, Solo. Pada 1943, saat berusia 18 tahun, Untung mendaftar Heiho, organisasi militer di masa pendudukan Jepang.
Selang dua tahun Jepang kalah melawan Sekutu dalam Perang Dunia II. Untung kemudian bergabung dengan Batalion Sudigdo yang bermarkas di Wonogiri, Jawa Tengah. Pada 1947 Batalyon Sudigdo yang berada di bawah Divisi Panembahan Senopati berhasil ditarik menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia.
Kala itu ketika Menteri Pertahanan dijabat salah seorang tokoh PKI yakni Mr. Amir Sjarifuddin. Walhasil laskar-laskar yang berafiliasi dengan komunis memperoleh prioritas dan fasilitas dalam pembagian senjata, termasuk perlengkapan lainnya. Di masa Untung bergabung, Batalyon Sudigdo dikomandani oleh Letkol Suadi Suramihardjo.
"Batalyon ini sangat terkenal di daerah Boyolali. Ini satu-satunya batalyon yang ikut PKI," kata Letkol CPM (Purn) Suhardi, teman masa kecil Untung di Solo seperti dikutip dari Koran Tempo, 5 Oktober 2009.
Untung bersama anggota Batalyon Sudigdo dan prajurit TNI saat itu mendapat pengetahuan tentang faham komunisme langsung dari elit PKI, yaitu Alimin. Hal ini menjadikan Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman khawatir.
Jenderal Soedirman pun memerintahkan Letkol Soeharto untuk meyakinkan sejumlah prajurit dari Divisi Panembahan Senopati agar tak ikut faham komunis. Ketika itu Soeharto bahkan sempat bertemu dengan Alimin, Muso dan sejumlah elit PKI di Madiun.

Namun, Untung dan sejumlah prajurit dari Divisi Panembahan Senopati gagal dibujuk. Pada 18 September 1948 PKI melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Mereka membunuh orang yang tidak mau bergabung dengan mereka, terutama kaum santri, aparat pemerintah yang anti PKI bahkan kiyai. Hal ini membuat marah Sukarno karena  PKI menghianati Republik Indonesia yang baru saja merdeka dan akan menghadapi agresi militer Belanda pada saat itu. TNI pun tegas melakukan penumpasan.
Kembali Letkol Soeharto diperintahkan untuk memburu pelaku pemberontakan PKI Madiun termasuk Untung dan anggota Batalyon Sudigdo. Namun konsentrasi TNI menumpas pemberontakan PKI Madiun harus terpecah karena di saat yang sama terjadi Agresi Militer Belanda II.
Untung dan sejumlah prajurit dari Divisi Panembahan Senopati pun tak mendapat hukuman. Bahkan Untung kemudian masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang. Di sinilah nama Kusmindar alias Kusman berganti menjadi Untung.
Untung tercatat sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Semarang saat itu. Tahun 1956 Untung kemudian bergabung menjadi anggota Batalyon 454 Kodam Diponegoro yang saat itu masih bernama Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Soeharto yang saat itu berpangkat kolonel menjadi Panglima T&T IV Diponegoro.
Karier Untung di militer begitu moncer saat di Kodam Diponegoro. Pada 1958 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ahmad Yani, Untung terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batusangkar, Sumatera Barat.
Atas kesuksesan tersebut, pada 14 Agustus 1962 Untung kemudian kembali terpilih sebagai prajurit yang terlibat dalam Operasi Mandala membebaskan Irian Barat yang dipimpin Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto.
Saat itu Untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana, Irian Barat. Dalam operasi inilah Untung menunjukkan kelasnya sebagai lulusan terbaik Akademi Militer. Karena keberhasilannya itu dia bersama bersama Benny Moerdani, mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Sukarno.
Dalam sejarah Indonesia, hanya beberapa perwira yang mendapatkan penghargaan ini. Bahkan Soeharto, selaku panglima Kostrad saat itu, hanya memperoleh Bintang Dharma, setingkat di bawah Bintang Sakti.
Setahun kemudian Untung diangkat menjadi Komandan Batalyon 454/Banteng Raiders Kodam Diponegoro yang dibentuk oleh Letjen Ahmad Yani.
Tahun 1964 atas rekomendasi Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto, Letkol Untung direkomendasikan sebagai Komandan Grup Batalyon I Tjakrabirawa. Setahun kemudian tepatnya 30 September 1965 Untung yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun memimpin penculikan 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI AD.
Jenazah tujuh perwira TNI AD tersebut pada Jumat dini hari 1 Oktober 1965 dimasukkan dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah mereka baru diketemukan tiga hari kemudian dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tepat ketika TNI merayakan hari jadinya pada 5 Oktober 1965.
Soeharto, dalam biografi Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, mengaku yakin bahwa Ada PKI di belakang gerakan Letkol Untung.
"Saya mengenal Untung sejak 1945 dan dia merupakan murid pimpinan PKI, Alimin. Saya yakin PKI berada di belakang gerakan Letkol Untung," kata Soeharto dalam buku Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President yang ditulis Retnowati Abdulgani Knapp.
Penyunting : Admin PJ
Sumber : 
https://news.detik.com
https://akuratnews.com




Monday, July 13, 2020

Menjawab Tuduhan Simpatisan PKI yang Masih ada Hingga Detik ini Tantang Presiden Suharto | Pegawai Jalanan


Presiden kedua Republik Indonesia, Siapa yang tidak menganal beliau, Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Suharto. Lahir dari keluarga petani di Kemusuk, Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Jasanya kepada bangsa dan negara juga tidak bisa disepelekan, akan tetapi bagi kaum komunis hal ini sungguh bertolak belakang. Kaum komunis sangat membenci Presiden Suharto karena beliaulah yang menghancurkan komunis di Negara tercinta ini. Karena dendam dan bencinya mereka sampai sekarang Presiden kedua RI ini di fitnah dengan masif, dengan  cara memutarbalikkan fakta sejarah yang sudah tertulis dibangku sekolah dengan sistematis. Dari keadaan yang seperti itu maka kami sabagai salah satu generasi yang mendapatkan didikan Pancasila saat sekolah dimasa beliau masih menjadi presiden, merasa ada tanggung jawab untuk memberikan jawaban atas tuduhan miring terhadap beliau untuk mengimbangi informasi-informasi yang menyudutkan beliau, terutama bagi generasi muda yang tidak tahu menahu tentang sejarah masa lalu bangsa ini. Dan akhirnya belajar sejarah dari sumber yang salah, yaitu bersumber dari orang-orang simpatisan atau pendukung komunisme yang sangat gencar ingin mengubah sejarah masa lalu mereka.
Beberapa pemimpin dunia yang memuji Presiden Suharto dalam pernyataannya, berikut ini adalah pernyataan tersebut.
Mahatir M: "Krisis ekonomi 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi Negara maju.."

Lee Kuan Yew: "Pak Harto pemimpin luar biasa. Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia ..."
Sultan Bolkiah: "Dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu. Pemerintahan stabil, ekonomi maju sangat pesat. Sangat disayangkan beliau dijatuhkan"
Pak Harto berkali-kali mengutarakan niat untuk mundur, namun beliau melihat ancaman luar biasa besar membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fitnah KKN terhadap Pak Harto dan keluarga, yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR utk memeriksa harta kekayaannya, ternyata tidak terbukti.
Majalah TIME agen konspirasi global memfitnah Pak Harto & keluarga dengan tuduhan punya simpanan USD 30 Miliar ternyata tidak terbukti sama sekali. Berbagai Tim Khusus dibentuk pemerintah untuk menyelidiki harta Pak Harto, satu pun tidak menemukan rekening, SDB, dsj di perbankan asing. "Silahkan cari kemana saja, jika terbukti saya ada simpanan 1 sen saja, saya siap dihukum mati.." kata Pak Harto. Semua tuduhan itu fitnah.
Belakangan terbukti, Pak Harto dijatuhkan oleh Konspirasi Global (P Demokrat AS-PKC China dan sekutunya) berkolusi dengan kelompok anti Soeharto. Penyebab utama Pak Harto dijatuhkan karena kemesraan dan keberpihakan Pak Harto yang besar kepada umat Islam sejak 1986, pihak2 tertentu marah.‎
RI merdeka 1945, namun kemerdekaan umat islam Indonesia sejatinya baru terjadi pada tahun 1986/1987, setelah Pak Harto berpaling ke Islam.
Sebagai manusia Pak Harto sudah pasti tidak sempurna, ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, namun beliau tetap Pahlawan, jasanya luar biasa besar. Terbukti pada beberapa hari setelah PKI melancarkan G30S/PKI, membunuh para pimpinan TNI AD, ulama-ulama dan tokoh-tokoh anti PKI di seluruh Indonesia.
Dari dokumen rahasia CIA yang sudah boleh diakses publik ditemukan catatan pejabat CIA tentang pertemuan pertama CIA dgn Pak Harto awal Oktober 1965. CIA belum pernah buka ke publik, Pak Harto juga tidak pernah ungkap mengenai pertemuannya dengan CIA beberapa hari setelah G30S/PKI di Jakarta.
Laporan CIA itu menyebutkan bahwa setelah PKI melakukan Gestapu, TNI AD di pimpin Mayjen Soeharto berhasil menggagalkan PKI untuk kendalikan NKRI. Faktor utama kegagalan Gestapu PKI, menurut CIA adalah 'timing' yang tidak tepat, Gestapu dilakukan 5 hari sebelum HUT TNI 5 Okt 1965 ADALAH KESALAHAN FATAL. Gestapu PKI dilancarkan pada saat seluruh pasukan TNI dan pimpinan TNI sedang berkumpul di Jakarta. Mobilisasi pasukan dalam rangka HUT TNI.
Kesalahan fatal kedua PKI adalah meremehkan sosok Soeharto yang hanya seorang panglima pasukan cadangan TNI AD, dulu Kostrad tidak prestisius. Panglima Kostrad Mayjen Soeharto sebagai pimpinan pasukan cadangan pada saat itu memang tidak diperhitungkan PKI sebagai pimpinan utama TNI AD. Under estimated terhadap Soeharto juga disebabkan karakternya yang tidak menonjol. Soeharto tidak terseret dalam faksi tertentu di TNI AD.
CIA mengungkap sikap low profile Soeharto disebabkan oleh kegagalan besar Operasi Trikora Pembebasan Papua Barat, di mana TNI kalah telak dari Belanda.
Fakta sejarah: Operasi Trikora gagal total. Ribuan anggota TNI gugur di hutan belantara Papua tanpa pernah berperang dgn musuh (pasukan Belanda).
Fakta sejarah: Hampir 10 ribu tentara RI mati di hutan belantara Papua krna malaria, kelaparan, kedinginan dll, bukan karena bertempur.
Fakta sejarah: Armada AL RI gagal menembus Blokade Papua. Dari 25 kapal perang, hanya 3 yang bisa menuju ke Papua Barat dan tenggelam digempur Armada Belanda.
Fakta sejarah: 25 kapal perang RI dibeli dengan pola utang dari Uni Soviet, tidak bisa menuju ke Papua karena tidak ada BBM, mangkrak di Makassar.
Kekalahan telak Operasi Trikora sangat memalukan Soekarno yang sudah terlanjur berjanji kepada rakyat akan membebaskan Papua Barat, Soeharto kena getahnya.
Karakter Soeharto yang low profile, tidak suka berpolitik selama menjadi perwira TNI, membuat posisinya dianggap netral, tidak berbahaya oleh PKI. Di internal TNI pada saat itu, ada TNI faksi pro Soekarno seperti Jenderal Ahmad Yani, ada faksi pro Abdul Haris Nasution (anti PKI) dan TNI faksi pro PKI.
Dari Film G30S/PKI yang dibuat berdasarkan fakta sejarah itu, rakyat tahu bahwa sempat timbul prokontra di polit biro PKI mengenai Jenderal Ahmad Yani. Keputusan PKI untuk menculik dan membunuh Jend. A. Yani yang Soekarnois didebat anggota polit biro PKI. Akhirnya bulat disepakati Jend. A. Yani masuk daftar korban. Dokumen CIA menyebut bahwa keputusan PKI untuk menghabisi Jend. A. Yani karena kekhawatiran Yani akan jadi masalah jika Soekarno meninggal dunia. Mayjen Soeharto adalah staf Jend. A. Yani, Pak Harto tidak termasuk pimpinan TNI AD yang diperhitungkan PKI, inilah kesalahan fatal Gestapu PKI.
Laporan CIA jelas menyebut ada kesalahan analisa Polit Biro PKI dlm menyusun daftar korban. PKI tidak perhitungkan kemampuan militer Soeharto. Secara politik, benar Mayjen Soeharto sudah tamat karena memalukan Soekarno, secara militer juga tamat karena hanya jadi Panglima Pasukan Cadangan. Dari perspektif faksi militer, Soeharto tidak masuk faksi mana pun. Soeharto hanya dianggap bayang-bayang Jend. A. Yani, Gestapu pun dilancarkan PKI.


Pertanyaan besar tentang faktor keberhasilan Soeharto lakukan serangan balasan terhadap aksi Gestapu yang berujung kepada penumpasan PKI terjawab dalam Laporan CIA. Saat hampir semua pimpinan TNI AD yang anti PKI dan pro Soekarno sudah dibunuh PKI, yang tersisa hanya Mayjen Soeharto dan Jend. Nasution yang terluka.

Mengapa Soeharto bisa mobilisasi TNI begitu cepat dalam jumlah besar..?
1. Sebagian besar Pasukan TNI ada di Jakarta dalam rangka HUT TNI 5 Okt 1965.
2. Soeharto adalah ex Panglima Trikora, satu-satunya Jendral yang berpengalaman memobilisasi pasukan TNI dalam jumlah besar luput dari analisa PKI. Soeharto selaku eks Panglima Operasi Trikora berpengalaman koordinasi dan mobilisasi pasukan dari tiga matra TNI.
Soeharto sebagai mantan Panglima Operasi Trikora sangat berpengalaman memimpin, memobilisasi ratusan ribu pasukan dari tiga matra TNI, skak mat TNI balas aksi PKI.
"Bagi Soeharto memerangi pemberontakan PKI 1965 sama seperti perang lawan pasukan Belanda. Hanya saja PKI lebih lemah daripada Belanda" Sumber CIA.
Laporan CIA tentang G30S/PKI dan operasi penumpasan PKI yang baru diungkap setelah 30 tahun disimpan sebagai dokumen rahasia menjawab banyak pertanyaan rakyat. Jika bukan Mayjen Soeharto yang tersisa dan mengambilalih komando pimpinan TNI AD, sejarah Indonesia pasti berubah, RI SUDAH JADI NEGARA KOMUNIS. Banyak kemungkinan terjadi, dan semuanya lebih buruk, jika tidak ada Mayjen Suoeharto ketika Gestapu PKI terjadi.
Komunis Rusia setelah sukses melakukan Revolusi Bolsyewik pada tahun 1917, komunis Rusia melakukan pembersihan, puluhan juta rakyat antikomunis dibunuh.
Komunis China selama revolusi kebudayaan membunuh puluhan juta rakyatnya sendiri. Vietnam, Kamboja, Laos, Kuba,dan lain-lain. Bahkan Korea Utara yang sampai detik ini masih konsisten menjadi negara komunis menerapkan sistem yang sangat otoriter... Komunis membunuh jutaan rakyat mereka sendiri yang anti Komunis. Komunis di seluruh dunia sama. Sesama komunis bersaudara dan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Komunis tidak mengenal batas negara, mereka dipersatukan oleh Doktrin Komintern. Doktrin Komunis Internasional/komintern melahirkan konsistensi militansi setiap kader komunis. Ikatan Persaudaraan Komunis dunia sangat erat.

Kembali ke laporan CIA, kami sungguh terharu membaca laporan tersebut karena laporan tersebut telah membuktikan Sorharto tidak seperti tudingan sekolompok orang. Disebutkan bahwa setelah Soeharto berhasil memegang kendali TNI & memulihkan pemerintahan, CIA menawarkan banyak bantuan namun semua ditolak oleh Soeharto. Soeharto hanya mau berunding dengan CIA-AS jika prasyarat yang dimintanya disetujui oleh pemerintah AS, jika tidak maka tidak ada perundingan.

Apa syarat yang diajukan Mayjen Soeharto kepada CIA-AS..? 
Bukan senjata bukan pula uang suap, dan juga bukan info intelijen. Pada bulan Oktober 1965 Rakyat kelaparan, inflasi 650% (standar normal < 10%), defisit 175% (standar normal < 2,5%), bahan pokok langka, RI dalam bencana kelaparan. Terbukti Soeharto memikirkan nasib rakyat yang terancam mati kelaparan dengan meminta AS kirim beras ke RI, Rakyat RI utang nyawa pada Presiden Soeharto.
CIA awalnya menolak permintaan Soeharto, AS bisa bantu kirim senjata dll tapi tidak bisa mengirim beras. Apalagi sebanyak 400.000 ton, AS tidak bisa. CIA bujuk Soeharto akan bantu apa saja selain beras, anggaran bantuan beras oleh Presiden AS tidak masuk APBN AS. Proses persetujuannya rumit, Soeharto tetap pada sikapnya, jika AS kirim beras ke RI secepatnya, baru TNI akan berunding dengan AS. CIA tidak punya pilihan kecuali lapor ke Lyndon B Johnson Presiden AS yang menggantikan John F. Kennedy yang tewas ditembak pada tahun 1963.
Gara-gara permintaan aneh dari Soeharto kepada AS, Presiden Lyndon B Johnson terpaksa jungkir balik memenuhinya, akhirnya dia melobi senator dan anggota kongres. Mengapa AS repot-repot bersedia memenuhi permintaan mayjen Soeharto..? Karena keberhasilan Soeharto menggagalkan PKI berkuasa telah meringankan beban berat AS. Perang Dingin Barat vs Komunis sedang pada puncaknya. Banyak negara di dunia telah dicengkram Komunis, di Asia Tenggara hampir semua jatuh ke tangan Komunis termasuk negara tetangga Malaysia.
Keberhasilan TNI AD menggagalkan PKI/Komunis berkuasa tanpa campur tangan AS merupakah anugerah terbesar untuk AS yang sedang frustasi karena Komunis. Kekhawatiran AS bahwa teori domino juga terjadi di Asia Tenggara dipatahkan Soeharto tanpa bantuan AS yang saat itu sedang trauma karena kalah dimana-mana. AS lega, Asia Tenggara gagal dikuasai komunis, Australia lepas dari ancaman ditelan setan komunis. Karena jika RI jatuh, Australia pasti jatuh, Malaysia apalagi karena kampanye ganyang malaysia akan terus digencarkan.
Teori Domino: jika di suatu kawasan sudah ada 2-3 negara yg dikuasai komunis maka Negara-negara komunis tersebut akan membantu komunis di negara tetangga, akhirnya semua negara di suatu kawasan tertentu akan jatuh ke kekuasaan komunis. Sungguh sangat mengerikan..!! 

Pemerintah AS sangat berterima kasih atas jasa besar Soeharto menggagalkan komunis yang berusaha menguasai RI, Australia, New Zealand, Asia Tenggara, dst. Salah satu bentuk terima kasih AS adalah dengan menekan Belanda dan pengaruh PBB agar Papua Barat diserahkan kepada RI. Freeport sebagai jaminan AS di Papua. Keberadaan Freeport yang berentitas AS di Papua, menjamin keutuhan NKRI. Tidak ada kekuatan asing yang berani usik Papua sebagai bagian integral NKRI selama Freeport masih ada disana.
AS membantu revitalisasi alutsista TNI yang berguna dalam operasi penumpasan PKI, juga laporan intelejen dari CIA yang memuat daftar nama-nama kader PKI. Karena kemiskinan/kebodohan adalah faktor utama tumbuh suburnya komunisme Rezim ORBA diberi pendampingan konsep dan program pembangunan oleh AS.

Fakta sejarah itu sekarang diputarbalikan oleh kader-kader dan simpatisan PKI, dijadikan fitnah oleh kader PKI untuk menyerang Soeharto dan TNI terutama TNI Angakatan Darat yang dari dulu selalu menghalangi keinginan PKI untuk membentuk angkatan ke V. Angkatan ke V adalah ide dan usulan PKI kepada Presiden Sukarno untuk mempersenjatai Buruh dan Tani yang mana Buruh dan Tani tersebut adalah uderbow dari PKI. Akan tetapi Angkatan Darat tidak setuju akan usulan tersebut dan menentangnya, maka pada akhirnya Jenderal-Jenderal yang tidak mendukung PKI dihabisi, dan terjadilah Peristiwa G30S/PKI atau Gestapu (Gerakan September 30).
Untuk mencegah pembodohan bangsa dari propaganda komunis, langkah TNI untuk memutar kembali Film G30S/PKI itu sudah sangat tepat.‎ 

Penulis : Admin PJ

Sumber : 
https://konfrontasi.com/
https://wikipedia.co.id/




Sunday, June 28, 2020

Misteri Kematian Tanpa Pusara DN Aidit yang Sangat Mengenaskan | Pegawai Jalanan

Penangkapan DN Aidit

Malam semakin larut, namun Ilham Aidit tidak kunjung bisa memejamkan matanya. Bocah enam tahun itu hanya membolak-balikkan badannya di atas ranjang. Deru mesin jip dan derap sepatu yang mendekat ke rumahnya semakin membuat Ilham terjaga.
Dia kemudian mendengar derik suara pintu dibuka. Ilham menangkap suara ibunya dengan nada tinggi berbicara dengan tamu yang datang. Karena penasaran, Ilham kecil merosot dari ranjang ibunya dan mengendap-endap ke ruang depan.  Ilham tak ingat seluruh pembicaraan ibunya dan tamu yang datang. Yang masih terlintas malam itu, 30 September 1965, Ilham kecil melihat ibunya membentak dua orang berseragam militer warna biru di depan rumahnya. 
"Ini sudah malam!"
"Maaf, tapi ini darurat. Kami harus segera," jawab tamu tak diundang itu.
Dengan kesal, perempuan itu menuruti kemauan tamu dan memanggil suaminya di ruang kerja. Dia adalah Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal DN Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Ilham yang kepergok berada di ruang tengah ikut didamprat.
"Kamu, anak kecil, tidur kamu. Sudah malam begini masih kelayapan." Namun Ilham tidak bergerak dan memilih bertahan di ruang tengah rumahnya.
Ilham mendengar kedua orangtuanya berdebat. DN Aidit kemudian keluar menemui tamu. Tak lama berselang, dia kembali ke kamar memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tas. Ia sempat terlihat ragu. Ilham melihat ayahnya meletakkan tas dan kembali ke ruang depan berbicara sekilas dengan penjemputnya. Aidit lalu kembali ke kamar dan ribut dengan Soetanti, istrinya.
"Ibu ngotot minta ayah tak usah berangkat ke istana malam-malam," kata Ilham dikutip dari Seri Buku Tempo: Orang Kiri Indonesia berjudul Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara.
Namun Aidit tetap pergi. Sebelum meninggalkan rumah, dia mencium kening istrinya. Aidit juga mengangkat tubuh kecil Ilham dan mengusap rambutnya. Kepada adiknya bernama Murad Aidit yang tinggal di rumahnya, pentolan PKI itu berpesan agar mengunci pagar.
"Matikan lampu depan," perintah Aidit kepada Murad.
Sejak saat itu, DN Aidit tak pernah kembali lagi. Ke mana saja Aidit pergi malam itu dan apa yang dilakukan masih belum ada jawaban yang pasti hingga kini.
Kesaksian Mayor Udara Sudjono di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), dialah yang menjemput Aidit di rumahnya, bukan pasukan Cakrabirawa. Lalu dibawa ke rumah Syam Kamaruzzaman, Kepala Biro Chusus PKI yang dibentuk Aidit tanpa sepengetahuan pimpinan pusat PKI lainnya. Di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat itu, sudah menunggu sejumlah anggota Biro Chusus PKI.
Menurut Victor Miroslav Fic, penulis buku Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, di rumah Syam, Aidit melakukan cek akhir Gerakan 30 September atau G30S. Aidit rencananya menemui Soekarno di rumah Komodor Susanto di Halim Perdanakusuma.
Skenarionya, Aidit akan memaksanya membersihkan Dewan Jenderal, lalu memintanya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Namun pertemuan dengan Bung Karno gagal. Aidit lalu mengutus Brigjen Supardjo menemui Soekarno.
Versi surat Aidit yang ditulis dalam pelariannya 6 Oktober 1965, malam itu ia dijemput pasukan Cakrabirawa untuk rapat darurat kabinet di Istana Negara. Tapi dia malah dibawa ke Jatinegara dan Lanud Halim Perdanakusuma. Di sana, Aidit ditempatkan di rumah kecil dan diberi tahu akan ada penangkapan terhadap anggota Dewan Jenderal.
Esok harinya, Aidit mendapat kabar Soekarno memberikan restu terhadap penyingkiran Dewan Jenderal. Lalu Aidit diminta terbang ke Yogyakarta --lokasi yang dianggap tepat untuk pemerintahan sementara-- untuk mengatur kemungkinan mengevakuasi Soekarno.
Tidak jelas versi mana yang lebih benar. Hingga kini tidak ada kejelasan apa yang terjadi pada Aidit setelah dia memerintahkan Murad mematikan lampu depan rumahnya. Pihak keluarga bahkan baru tahu beberapa tahun kemudian bahwa Aidit pernah dibawa ke Halim Perdanakusuma. Sisanya masih gelap.

Pelarian Aidit dan Senyum Soeharto

Soeharto dan Soekarno

Dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Aidit bertolak ke Yogyakarta. Dia tiba di Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta pada 2 Oktober 1965 dini hari. Angkatan Udara menangkap kedatangan Aidit sebagai utusan negara dan menawarkan mengantarkannya ke Kepala Daerah Yogyakarta Sri Paku Alam, tapi Aidit memilih pergi ke pimpinan PKI di daerah tersebut.
Dalam sehari, Aidit rapat bersama kader-kader PKI di Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Di Yogyakarta, Aidit bertemu petinggi partai dan memutuskan bahwa PKI setempat akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Presiden Soekarno.
Di Semarang, Aidit bergabung dengan pimpinan PKI Jawa Tengah yang mengadakan rapat darurat. Rapat menghasilkan sikap politik yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat. PKI tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan itu. Tugas utama partai adalah melakukan konsolidasi.
Berlawanan dengan Semarang, rapat di Solo justru mendukung operasi Gerakan 30 September. Pertemuan yang dihadiri Wali Kota Solo Utomo Ramelan itu menyatakan, PKI harus melancarkan perjuangan bersenjata untuk mendukung gerakan Letkol Untung merebut kekuasaan pemerintah setempat.
Perbedaan keputusan inilah, menurut Victor Miroslav Fic dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, menjadi pemicu pendukung PKI terbelah menjadi golongan radikal dan moderat. Namun yang juga menjadi belum jelas dalam rangkaian peristiwa itu adalah bagaimana Aidit bisa mengadakan rapat di tiga kota dalam waktu sehari.
Dalam keadaan genting ini, politbiro PKI bertemu di Blitar, Jawa Timur pada 5 Oktober 1965. Pertemuan di Blitar simpang siur karena para elite PKI masih di Jakarta dan sibuk menyelamatkan diri. Menurut Victor, memang tidak semua elite PKI hadir di Blitar. Selain Aidit, hanya ada MH Lukman, Wakil Ketua I CC PKI yang juga Wakil Ketua DPR Gotong-royong.
Dalam surat tertanggal 6 Oktober 1965 yang diyakini ditulis di Blitar, Aidit menyampaikan peristiwa 30 September versinya. Dia menceritakan penjemputan terhadapnya oleh pasukan Cakrabirawa, dibelokkan ke Halim Perdanakusuma, hingga dikirim ke Yogyakarta.
Aidit juga menulis 6 poin usulan menyelesaikan krisis politik akibat penculikan dan pembunuhan para jenderal. PKI tetap beranggapan bahwa peristiwa itu merupakan persoalan internal di tubuh Angkatan Darat. Aidit mengaku tidak tahu sebelumnya soal gerakan itu. Kepada Soekarno, Aidit mengusulkan agar peristiwa itu diselesaikan presiden secara politik.
Di tengah gencarnya perburuan terhadap tokoh dan simpatisan PKI yang dilakukan pasukan Soeharto, Aidit masih sempat mengeluarkan instruksi. Salah satu instruksinya dibuat pada 10 November 1965, Aidit menyampaikan wasiat setelah melihat perkembangan keadaan.
Merujuk buku wartawan TVRI Hendro Subroto, Dewan Revolusi PKI: Menguak Kegagalannya Mengkomuniskan Indonesia, Aidit mengakui kerusakan pada partainya akibat G30S, meski semua sudah diperhitungkan. Surat wasiat itu juga mengisyaratkan kemungkinan Aidit mencari perlindungan ke RRC. Surat itu juga mengisyaratkan optimisme bahwa Sosro--yang diyakini sebagai nama samaran Soekarno--belum meninggalkan PKI.
Dalam sidang kabinet terakhir Kabinet Dwikora 6 Oktober 1965, Soekarno bisa meyakinkan kabinet untuk menerima usul Aidit. Tapi perkembangan yang terjadi justru berujung pada kekalahan PKI. Selang 12 hari setelah berkirim surat wasiat, nasib Aidit berakhir di tangan anak buah Komandan Brigif IV Kodam Diponegoro Kolonel Yasir Hadibroto.
Yasir, dalam Kompas edisi 5 Oktober 1980, menuturkan, Mayjen Soeharto menyebut yang melakukan pemberontakan G30S adalah anak-anak PKI yang pernah memberontak di Madiun pada 1948. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad merangkap Panglima Kopkamtib memerintahkan Yasir membereskan semua. Disebutkan pula, DN Aidit sedang berada di Jawa Tengah.
Brigif IV sebenarnya tengah melakukan operasi di Kisaran, Sumatera Utara. Namun mereka kembali ke Jakarta setelah mendengar peristiwa 30 September 1965. Di hari pertemuan itu, 2 Oktober 1965, tentara telah memburu orang-orang PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S. Namun DN Aidit, pucuk pimpinan PKI menghilang.
Atas perintah Soeharto, Yasir dan pasukan pun berangkat ke Solo. Di sana, mereka bertemu Sri Harto, orang kepercayaan pimpinan PKI sedang meringkuk di sel tahanan. Dia dilepas untuk mencari keberadaan Aidit. Hanya beberapa hari, Harto melapor Aidit berada di Kloco dan akan segera pindah ke Desa Sambeng belakang Stasiun Balapan pada 22 November 1965.
Operasi pun dimulai. Sekitar pukul 9 malam, Letnan Ning Prayitno memimpin pasukan Brigif IV menggerebek rumah milik bekas pegawai PJKA itu. Yasir memantau dari jauh. Para tentara menemukan Aidit tengah bersembunyi di balik lemari di salah satu sudut rumah. Aidit kemudian dibawa ke markas mereka di Loji Gandrung.
Malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya, pentolan PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Isinya antara lain, hanya dia yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Namun sayang, menurut Yasir, Pangdam Diponegoro kemudian membakar dokumen itu.
Menjelang dini hari Yasir kebingungan karena Aidit berkali-kali minta bertemu Soekarno. Namun Yasir tidak mau. "Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan jadi lain," kata Yasir dikutip Abdul Gofur dalam bukunya, Siti Hartinah Soeharto: Ibu Utama Indonesia.
Akhirnya pada pagi buta, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo ke arah barat menggunakan iring-iringan tiga jip. Aidit yang diborgol berada di jip terakhir bersama Yasir. Saat terang, rombongan itu tiba di daerah Boyolali. Tanpa sepengetahuan dua jip pertama, Yasir berbelok masuk ke Markas Batalion 444.
"Ada sumur?" tanya Yasir kepada Komandan Batalion 444 Mayor Trisno. Trisno kemudian menunjuk sebuah sumur tua di belakang rumahnya.
Yasir membawa tahanannya ke tepi sumur tua. Dia mempersilakan Aidit mengucapkan pesan terakhir, namun Ketua Comite Central (CC) PKI itu justru pidato berapi-api. Hal itu membuat Yasir dan anak buahnya marah. Dan, dor! Timah panas menembus dada tubuh gempal Aidit. Menteri Koordinasi sekaligus Wakil Ketua MPRS itu tewas dan terjungkal masuk sumur pada 23 November 1965.
24 November 1965 pukul 3 sore, Yasir bertemu Soeharto di Gedung Agung, Yogyakarta. Setelah melaporkan tugas, sekaligus keputusannya membunuh Aidit, sang kolonel memberanikan diri bertanya kepada sang jenderal. "Apakah yang Bapak maksudkan dengan bereskan itu seperti sekarang ini, Pak?" Soeharto tersenyum.
Ada beberapa versi tentang cerita akhir hidup DN Aidit. Selain tewas ditembak di sumur tua, versi lain menyebut Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga, sampai sekarang tidak diketahui secara pasti di mana jenazahnya dimakamkan.

Kematian Tanpa Pusara Sang Muazin

Ilustrasi Sumur

Selain kematiannya, kelahiran Aidit pun bermacam-macam versi. Beberapa mengatakan Aidit kelahiran Medan, 30 Juli 1923 dengan nama lengkap Dja'far Nawi Aidit. Keluarga Aidit konon berasal dari Maninjau, Sumatra Barat yang pergi merantau ke Belitung. Namun banyak masyarakat Maninjau tidak pernah mengetahui dan mengakui hal itu.
Versi lain menyebut, DN Aidit lahir di Jalan Belantu 3, Pangkallalang, Belitung pada 30 Juli 1923 dengan nama Achmad Aidit --ia biasa disapa Amat oleh orang-orang yang akrab dengannya. Anak sulung pasangan Abdullah Aidit dan Mailan ini lahir di lingkungan yang religius. Dia berasal dari keluarga berada, kakek dari ayah adalah pengusaha yang cukup berhasil sedangkan ibu dari keluarga ningrat sekaligus tuan tanah di Pulau Belitung.
Berasal dari keluarga berada, Aidit mudah bergaul dengan siapa saja. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Sepulang sekolah, Aidit dan adik-adiknya belajar mengaji ke paman mereka.  Orang-orang di Belantu juga mengenal Aidit sebagai tukang azan atau muazin.
Seperti daerah-daerah di Indonesia saat itu, Belitung juga belum memiliki pengeras suara untuk azan. "Karena suara Bang Achmad keras, dia kerap diminta mengumandangkan azan," kata Murad Aidit.
Achmad Aidit memiliki tiga adik kandung yakni Basri Aidit (1925-1992), Ibrahim Aidit (1926, usianya tak sampai sehari), Murad Aidit (1927-2008), serta dua adik tiri yakni Sobron Aidit (1934-2007) dan Asahan Aidit (lahir 1938). Achmad Aidit memiliki lima anak yakni Ibaruri Putri Alam (1949), Ilya Aidit (1951), Iwan Aidit (1952), serta si kembar Ilham Aidit dan Irfan Aidit (1959).
Achmad banyak berubah sejak ia hijrah ke Jakarta di usia 13 tahun. Dia melanjutkan studi di Batavia dan aktif di sejumlah organisasi kepemudaan. Hingga akhirnya dia terjun ke politik, mengenal PKI, dan mengubah namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Di usianya yang masih muda, dia mampu menjadi pemimpin tertinggi PKI dan membesarkan partainya.
Namun karir cemerlang dan hidupnya berakhir setelah peristiwa berdarah 30 September 1965. DN Aidti diburu dan hingga kini jenazahnya masih misteri.
Sumur tua di bekas Markas Batalion 444 di Boyolali kini tak terlihat lagi. Hamparan tanah berkerikil di dekat gedung tua itu kini ditumbuhi labu siam, ubi jalar, serta pohon mangga dan jambu biji di kanan-kirinya. Meski tak berbekas, banyak orang meyakini di sepetak halaman itu pernah ada sumur tua, tempat jasad DN Aidit terkubur. Salah satunya Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) Boyolali, Tamam Saemuri (lahir 1936).
Pada suatu malam di tahun berdarah 1965, Tamam muda pernah bertemu Kolonel Yasir Hadibroto dalam sebuah rapat. Saat itu Tamam aktif di Gerakan Pemuda Ansor NU, organisasi yang banyak terlibat 'operasi pembersihan'. Kepada Tamam, Yasir mengumumkan pasukannya telah menembak mati DN Aidit. "Dia diberondong senapan AK sampai habis 1 magasin," kata Tamam.
Sejumlah sumber lain membenarkan cerita Tamam. Setelah puluhan tahun, cerita itu sampai juga ke telinga putra DN Aidit, Ilham. Sekitar tahun 2000, Ilham memutuskan sendiri datang ke lokasi diduga pusara ayahnya. Saat itu, dia hanya berbekal sepotong informasi dari koran bahwa ayahnya tewas ditembak di Boyolali.
"Sejak lulus kuliah sampai 1998, saya selalu mencari kuburan Ayah dengan sembunyi-sembunyi," katanya akhir September 2007.
Menemukan makam Aidit bukan perkara mudah, bahkan bagi anaknya. Ada upaya sistematis untuk membuat peristirahatan pentolan PKI itu dilupakan. Sumur tua itu misalnya, sampai dua kali diuruk setelah November 1965. Kompleks markas Batalion 444 juga dibongkar dan kini hanya menyisakan gedung tua yang digunakan sebagai mes pegawai Kodim Boyolali.
Batalion 444 dikenal sebagai kesatuan tentara prokomunis. Salah satu komandan kompinya yakni Letkol Untung Syamsuri yang kemudian memimpin operasi penculikan sejumlah jenderal pada malam 30 September 1965.
Pencarian Ilham baru berbuah setelah dia dihubungi lembaga swadaya masyarakat lokal Boyolali. LSM itu menerima informasi dari sumber-sumber kredibel yang terlibat langsung dalam pembunuhan anggota PKI saat itu. Sumber-sumber di Boyolali membenarkan, lokasi itu tempat jasad DN Aidit ditimbun tanah.
Tak sampai 100 meter dari halaman yang disebut bekas sumur tua, ada lokasi lain yang disebut berkaitan dengan kematian Aidit. Di sanalah, konon, pucuk pimpinan PKI itu ditembak mati. Pekarangan itu bagian dari satu rumah berarsitektur tua yang sekarang menjadi gedung Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
"Jadi, setelah ditembak di sana, baru jenazahnya dimasukkan ke sumur sebelahnya," kata Ilham kepada Tempo.
Ketika akhirnya berdiri di samping pusara ayahnya pada 2003 lalu, Ilham mengaku tak kuasa menahan getaran hatinya. "Naluri saya mengatakan memang di sinilah tempatnya," katanya tercekat.
Ilham yang menyaksikan detik-detik DN Aidit dijemput 'tamu tak diundang' pada malam 30 September 1965 itu mengaku memendam keinginan untuk menguburkan jenazah ayahnya ke tempat yang lebih layak. "Tapi mungkin belum bisa sekarang," katanya pelan. "Kami harus bersabar."


Sumber : https://www.liputan6.com/
x

Saturday, June 6, 2020

Tan Jing Sing Bupati Pertama Yogyakarta Pendiri Trah Secodiningrat | Pegawai Jalanan


Kami berani bertaruh kalian pasti tidak banyak yang mengenal nama Tan Jin Sing, kecuali masyarakat Tionghoa yang berada di Yogyakarta karena Tan Jin Sing adalah tokoh yang sangat dibanggakan. Bukan sekedar kebanggaan di masa lalu tetapi juga sebagai bukti pengabdian masyarakat Tionghoa dalam perjalanan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka rasanya kami pantas untuk mengangkat materi ini sabgai bahan pengetahuan tambahan bagi kalian pecinta sejarah nusantara terutama kalian orang jawa dan tionghoa agar lebih lagi mencintai negeri ini.
Bukti pengabdian masyarakat Tionghoa yang sangat besar adalah terdapat tiga keturunan Tionghoa di lingkungan Keraton Yogyakarta. Antara lain Trah Secodiningrat, Trah Honggodrono, dan Trah Kartodirjo.
Trah Secodiningrat adalah trah yang diturunkan Kanjeng Raden Temenggung Secodiningrat yang merupakan Bupati Nayoko (menteri) pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono III (Sultan Raja).
KRT Secodiningrat adalah gelar Kapitan Tan Jin Sing yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono III. Sebagai kapitan pimpinan masyarakat Tionghoa, Tan Jin Sing adalah tokoh yang mempertemukan budaya Jawa dengan budaya Tionghoa pertama kali.
Tan Jin Sing secara fisik memiliki wajah yang tampan, gagah, berwibawa, berkulit hitam manis, bermata tidak sipit, sekaligus memiliki sorot mata yang tajam dan bersih layaknya bangsawan di masa itu.
Tan Jin Sing tumbuh di lingkungan keluarga Oei The Long yang merupakan juragan gadai di Wonosobo (Jawa Tengah). Banyak yang meragukan kalau Tan Jin Sing adalah keturunan Oei The Long karena berbeda warna kulit. Beliau merupakan keturunan asli dari bangsawan Jawa yaitu cicit dari Adipati Danurejo I, yang merupakan patih pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I.
Bupati Banyumas Raden Temenggung Yudonegoro III yang merupakan keturunan dari Sultan Amangkurat Agung memiliki banyak keturunan. Hal yang lumrah bagi kalangan elit waktu itu karena diterapkannya tradisi memiliki banyak istri. Anak ke-16 yang bernama Raden Ayu Pratrawijaya dipinang Demang Kalibeber, Wonosobo. Dari pernikahan dengan Demang Kalibeber, mereka memiliki tiga putra dan anak bungsunya diberi nama Raden Luwar.
Sepeninggal Demang Kalibeber bersamaan dengan remajanya Raden Luwar, teman dekat Kalibeber yaitu Oei The Long (juragan gadai) mengasihani Raden Luwar karena yatim. Lalu Oei The Long meminta Raden Ayu Pratawijaya agar mengasuh Raden Luwar.
Setelah Raden Luwar diangkat sebagai anak, hampir setiap hari Raden Ayu Pratawijaya bertemu dengan anaknya, seperti halnya Raden Luwar yang selalu merenung dan menangis ingin bersama ibunya.
Karena pertemuan sering terjadi, tumbuhlah benih cinta antara Oei The Long dengan Raden Ayu Pratawijaya. Akhirnya Oei The Long menikahi Raden Ayu Pratawijaya dengan cara islam, karena kebetulan Oei The Long adalah Tionghoa penganut agama Islam. Setelah resmi menjadi anak tiri, Oei The Long memberi nama Tionghoa kepada Raden Luwar yaitu Tan Jin Sing.

Tan Jin Sing
Di tahun 1757, Pangeran Mangkubumi berhasil menguasai sebagian wilayah Mataram sesuai dengan perjanjian Giyanti dan mendirikan Kesultanan Ngayogyakartadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. Ia kemudian membawa Bupati Banyumas Yudonegoro III ke Yogyakarta sekaligus diangkat sebagai Patih dan diberi gelar Kanjeng Adibapati Danurejo I.
Alasan pengangkatan Yudonegoro III menjadi patih karena jasanya yang besar pada Mangkubumi dalam memperjuangkan haknya di Mataram. Putra sulung Yudonegoro III menggantikan kedudukannya sebagai Bupati Banyumas yang bergelar Yudonegoro IV.
Kepindahan Yudonegoro III ke pusat pemerintahan Yogyakarta dengan memangku gelar baru sebagai Patih tentu diikuti sejumlah anggota keluarganya termasuk menantunya (juragan Oei The Long). Pada saat itu juga Tan Jin Sing (Raden Luwar) menetap di pusat Kesultanan Yogyakarta.
Setelah Tan Jin Sing beranjak dewasa, ia menikahi putri seorang Kapitan Yap Sa Ting Ho (Kapitan Cina di Yogyakarta) pada masa itu. Pernikahan ini menjadikan naiknya derajat Tan Jing Sing. Karena Tan Jin Sing menantu seorang kapitan, maka ia cukup disegani masyarakat Tionghoa apalagi ia dipercaya merupakan orang yang cakap dan memiliki kesaktian yang tinggi. Setelah Kapitan Yap Sa Ting Ho wafat, diangkatlah Tan Jin Sing sebagai penggantinya dengan gelar Kapitan(Lurahing Pacino) di Yogyakarta.
Pada tahun 1813-1815, terjadi kegoyahan di Kesultanan Yogyakarta karena perselisihan antara Sri Sultan Hamengku Buwono II dengan putra mahkotanya (Sultan Raja).  Saat itu Raffles tengah menjabat gubernur jendral di Jawa. Penolakan Sri Sultan Hamengku Buwono II untuk tunduk kepadanya membuat Raffles mengirim pasukan dari India dan Gurkha untuk menghukum Sultan. Pasukan itu disebut pasukan Sepehi oleh rakyat Yogyakarta. Campur tangan Raffles untuk menyingkirkan Sri Sultan Hamengku Buwono II dari kedudukannya ini dikenal sebagai “Geger Sepehi” di Yogyakarta.
Perselisihan tersebut berlanjut antara prajurit pengikut Sultan Raja dan pengikut setia Sri Sultan Hamengku Buwono II yang disebut Sultan Sepuh. Dalam peperangan tersebut Tan Jin Sing mengikuti pihak Sultan raja dengan cara memberikan bantuan berupa segala kebutuhan perang hingga logistik.
Setelah Raffles berhasil mengasingkan Sultan Sepuh ke pulau Penang, Sultan Raja naik tahta dan bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono III. Bersamaan dengan kenaikan Sultan Raja sebagai Sultan, derajat Tan Jin Sing pun ikut naik. Karena bantuan yang besar dari Kapitan Tan Jin Sing, Sri Sultan mengangkatnya menjadi Bupati Nayoko di Yogyakarta yang diberi nama Raden Temenggung Secodiningrat.
Tak hanya itu Tan Jin Sing juga mendapat bantuan dari Sri Sultan sebanyak 1000 ringgit setiap bulan. Keputusan tersebut dikarenakan tunjangan tersebut diberikan turun temurun, jika yang menjadi raja berdarah Sultan Raja.
Selain itu Sri Sultan juga menghadiahi Tan Jin Sing tanah yang terletak di Desa Padokan, Bantul, di wilayah tertentu di bawah pengawasannya. Wilayah tersebut diberikan seiring dengan pemberian pada Tan Jing Sing gelar KRT (Kanjeng Raden Temenggung) Secodinigrat sehingga wilayah ini disebut tlatah atau Bumi Secodiningrat yang wilayahnya meliputi Pecinan (Malioboro), Pajeksan, Gondomanan dll.
Setiap anak laki-laki keturunan KRT Secodiningrat diberi gelar Raden, bila anak pertama laki-laki diwajibkan menggunakan nama kebangsaan Jawa. Sedangkan untuk anak perempuan diberi gelar Raden Roro , jika menikah dengan bangsawan mendapat gelar Raden Nganten.
Hingga tahun 1760-1831 Kapitan Tan Jin Sing mempunyai tiga pendamping. Istri pertama keturunan asal Tionghoa Peranakan yang disebut Nyonya kapitan, istri kedua keturunan Jawa bergelar Mas Ajeng Secodiningrat, sedangkan istri ketiga juga perempuan Jawa yang dipanggil Raden Nganten Secodiningrat. Keturunan KRT Secodiningrat berkembang karena ketiga orang istrinya ini.
Pada tanggal 10 Mei 1831 Kapitan Tan Jin Sing meninggal dunia, dan dimakamkan secara Islam. Kedudukannya sebagai Kapitan Cina sekaligus Bupati Nayoko digantikan putranya yang bernama Raden Dagang, yang memiliki gelar Tumenggung Secodiningrat II. Raden Dagang dilahirkan dari istri pertama atau dari Nyonya Kapitan yang bernama Yap Sa Ting Ho.
Karena lahir dari ibu yang berbeda, dari Tionghoa dan Jawa menjadikan keturunan Secodiningrat tersebar menjadi dua kelompok yaitu budaya Tionghoa dan Budaya Jawa. Meskipun terdapat perbedaan budaya, namun mereka tetap bersatu dalam keluarga besar KRT Secodiningrat dalam wadah Trah Secodiningrat.
Keluarga Trah Secodiningrat banyak tersebar diberbagai kota terutama Jawa. Dan tak hanya beragama Islam, tetapi juga agama lain seperti Katholik, Kristen, dan Budha. Keturunan KRT Secodiningrat menjunjung tinggi perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Penyunting : Argha Sena
Sumber : kekunoan.com