F PEGAWAI JALANAN

Jumat, 06 Mei 2022

KETIKA KIAI KOMUNIS MENYERANG SAREKAT ISLAM (SI PUTIH) DAN MUHAMMADIYAH

        


        Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang sosok Kiai Misbach yang berhaluan komunis, dari awal masa kecilnya sampai akhir masa hidupnya. Pada awalnya komunis dan Islam sejalan dalam perjuangan melawan kolonial Belanda, akan tetapi pada akhirnya kedua kekuatan ini bermusuhan dan saling berlawanan karena ideologi yang sangat berbeda dan tidak dapat disatukan. Walaupun akhirnya berusaha disatukan oleh Bung karno dalam Nasakomnya, tapi malah berakhir dengan mengerikan di masa-masa akhir kekuasaan Bung Karno. 

     Dalam pembahasan kali ini kita bergerak jauh kemasa-masa sebelum Indonesia merdeka, ketika organisasi-organisasi nasional sudah terbentuk. Salah satunya adalah Sarekat Islam, yang awalnya masih bersatu dengan golongan kiri alias komunis yang dikenal dengan SI merah. Anggota Saerkat Islam merah yang berhaluan komunis ini salah satu tokohnya adalah Haji Misbach yang pemikirannya bertentangan dengan Organisasi Islam khususnya Sarekat Islam yang anggotanya non Komunis atau SI putih dan Muhammadiyah.

        Dalam Kongres Sarekat Islam (SI) Merah di Jawa Barat pada awal Maret 1923, Mohammad Misbach naik podium. Haji kiri asal Solo itu berpidato di hadapan massa muslim yang sebagian besar memercayai ide-ide komunisme. Orasinya menyerang Centraal Sarekat Islam (CSI) pimpinan Haji Omar Said Tjokroaminoto, juga Muhammadiyah. “… Sekarang, kita semua tahu, bahwa Muhammadiyah adalah perkumpulan kapitalis dan sangat dipengaruhi oleh kapital,” ujar Misbach seperti terdapat dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997:362) karya Takashi Shiraishi.

      Bagi Misbach, terlarang hukumnya jika suatu perkumpulan, terlebih organisasi yang mengatasnamakan agama, ikut campur persoalan politik. Dan ia melihat arah Muhammadiyah sudah tidak sesuai lagi dengan esensinya sebagai perhimpunan yang memegang teguh ajaran Islam. “Perkumpulan itu (Muhammadiyah) seharusnya tidak melibatkan diri ke dalam masalah politik. Sekarang, sebuah perkumpulan yang tidak berdiri melawan kapitalisme berarti wajar pasti didukung oleh kapital!” Pertentangan Muhammadiyah kontra Misbach sebenarnya bukan hal yang tabu untuk dibahas, bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Majalah Suara Muhammadiyah pun pernah mengulasnya. Bahwa sempat terjadi ketidaksepahaman dengan Misbach adalah fakta sejarah dalam riwayat panjang perhimpunan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912.

        Sejatinya, antara Misbach dan Muhammadiyah pernah terjalin relasi positif. Itu bermula ketika Misbach berkenalan dengan tokoh Muhammadiyah, Haji Fachrodin, melalui Inlandsche Journalisten Bond (IJB) atau perhimpunan jurnalis bumiputera yang didirikan Mas Marco Kartodikromo pada 1914 (Mu’arif, “Haji Merah dan Muhammadiyah”, dalam Suara Muhammadiyah, April 2016).  Keduanya langsung cocok karena memiliki beberapa persamaan. Sama-sama pedagang batik yang tertarik bidang jurnalisme dan pergerakan, sama-sama berlatar belakang keluarga kraton dan menetap di Kauman, meskipun lokasinya berbeda: Misbach adalah orang Kauman Solo, sementara Fachrodin berasal dari Kauman Yogyakarta. Misbach kemudian juga masuk keanggotaan Muhammadiyah. 
    Merasa sepemikiran, Misbach dan Fachrodin lalu bekerjasama, menggagas penerbitan majalah Medan Moeslimin pada 1915 dan berlanjut dengan Islam Bergerak yang terbit tahun 1917. Dua media dakwah itu sekaligus untuk mengkritisi kebijakan pemerintah kolonial. Penerbitan Medan Moeslimin dan Islam Bergerak didukung penuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Kala itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah bermitra cukup dekat dengan Sarekat Islam (SI) pimpinan Tjokroaminoto, begitu pula Misbach dan Fachrodin. Ketika Tjokroaminoto membentuk Tentara Kandjeng Nabi Mohammad (TKNM) sebagai wujud protes terhadap kasus penistaan agama oleh Martodharsono dan Djojodikoro pada 1918, Misbach turut di dalamnya. Misbach bahkan mendirikan laskarnya sendiri yang diberi nama Sidik, Amanah, Tableg, Vatonah (SATV) untuk mendampingi TKNM. Selain itu, ia juga menyebar seruan tertulis untuk menyerang Martodharsono dan Djojodikoro (Parakitri Simbolon, Menjadi Indonesia: Akar-akar Kebangsaan Indonesia, 1995:573).

        Keretakan hubungan Misbach dengan Tjokroaminoto dan SI, yang kemudian menjalar ke Muhammadiyah, mulai muncul tak lama setelah TKNM menggagas aksi bela Islam sekaligus menggalang pengumpulan dana di Surabaya pada 6 Februari 1918, yang kemudian berlanjut ke kota-kota lainnya, kurang lebih 42 tempat di Jawa dan Sumatra (Taufik Rahzen, Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia, 2007:32). 
        Aksi tersebut berhasil menghimpun ratusan ribu peserta dan mengumpulkan dana lebih dari 10.000 gulden. Setelah itu, terjadilah pertikaian antara Tjokroaminoto dengan rekannya sesama petinggi CSI, Haji Hasan bin Semit, terkait dugaan penggelapan uang TKNM (Suryana Sudrajat, Kearifan Guru Bangsa, 2006:50). 
       Perseteruan itu berakibat keluarnya Haji Hasan bin Semit dari CSI dan TKNM. Isu penggelapan uang TKNM itu membuat Misbach kecewa. Terlebih lagi, Tjokroaminoto tidak melanjutkan aksi TKNM, hanya mengumpulkan uang iuran serta mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat agar menghukum Martodharsono tanpa melakukan tindakan sendiri yang lebih tegas. Misbach menganggap TKNM dan SI serta Tjokroaminoto selaku pemimpin besarnya telah mengkhianati tujuan membela Islam, bahkan memanipulasinya. Ia pun mulai melancarkan serangan terhadap guru-guru agama, kiai, dan para tokoh TKNM serta SI. Menurutnya, mereka tidak ada bedanya dengan Martodharsono dan Djojodikoro yang telah menodai Nabi Muhammad dan Islam (Sudrajat, 2006:50).

    Kegeraman Misbach bertambah ketika orang-orang dekat Tjokroaminoto menyuarakan disiplin partai, yakni melarang anggota SI merangkap keanggotaan organisasi lain. Ada beberapa anggota SI, terutama dari cabang Semarang, yang terindikasi merangkap anggota Perserikatan Komunis Hindia atau PKH (Boon Kheng Cheah, From PKI to the Comintern, 1992:7). 
        PKH inilah yang kelak berganti rupa menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Misbach saat itu merapat ke SI cabang Semarang bersama Semaoen, Darsono, dan lainnya, setelah dikecewakan TKNM dan CSI. Polemik internal SI ini berpuncak ketika Darsono menyerang Tjokroaminoto dengan menuduhnya telah menyalahgunakan uang organisasi (Shiraishi, 1997:310). 
    Kasus tersebut yang berbeda dengan perkara sebelumnya terkait dugaan Tjokroaminoto telah menggelapkan dana TKNM. Darsono melalui surat kabar milik SI Merah, Sinar Hindia, pada edisi 6, 7, dan 9 Oktober 1920 juga mengkritik posisi rangkap Tjokroaminoto yang selain sebagai ketua juga menjadi bendahara CSI. Dengan mantap, Misbach berdiri di belakang Darsono hingga akhirnya orang-orang SI cabang Semarang terdepak dari CSI dan membentuk SI Merah yang nantinya melebur dengan PKH menjadi PKI. 


        Misbach memang dikenal sebagai tokoh Islam yang juga menganut ajaran komunisme. Dalam Kongres SI Merah di Jawa Barat pada Maret 1923, dalam orasinya Misbach melancarkan serangan terhadap Tjokroaminoto dan Muhammadiyah. Kedekatan Muhammadiyah dengan CSI membuat Misbach berang hingga menyebut perhimpunan yang bermarkas di Yogyakarta itu sebagai antek kapitalis dan turut terlibat dalam dugaan penggelapan uang CSI. 
   “Yang juga sangat aneh bahwa CSI telah bersekongkol dengan Muhammadiyah... Ketika Darsono mulai melakukan kampanye publik melawan kebijakan CSI, markasnya cepat-cepat harus dipindah dari Surabaya ke Yogyakarta (kota yang juga menjadi pusat Muhammadiyah),” sebut Misbach dalam pidatonya. “Dan yang luar biasa mengejutkan adalah fakta ketika penghitungan keuangan dilakukan, uang yang dibutuhkan ditemukan dalam rekening SI (yang diduga berasal dari bendahara Muhammadiyah),” tambahnya (Shiraishi, 1997:362). Tak hanya menyerang Muhammadiyah sebagai organisasi, Misbach dengan lantang juga melontarkan kecaman kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu pernah dianggapnya sebagai guru. Kecaman itu disampaikan melalui Medan Moeslimin edisi 24 tahun 1922. Dalam pandangan Misbach, satu-satunya cara mengikuti atau meneladani Nabi Muhammad pada masa itu yang lekat dengan kuasa modal adalah dengan melawan kapitalisme, bukan sebaliknya (Shiraishi, 1997:360).

      Muhammadiyah, terutama K.H. Ahmad Dahlan, sebenarnya punya pandangan yang simpatik kepada Misbach. Sikap tegas, keras, dan tanpa tedeng aling-aling Misbach, dianggap sebagai contoh mubalig sejati yang berbuat dengan tindakan nyata dan tidak sekadar kata-kata. Saat Misbach ditangkap pada Mei 1919 karena menggambar kartun di surat kabar Islam Bergerak yang dianggap menyerang pemerintah dan Sunan Pakubawana X, beberapa orang/organ mengusahakan pembebasan Misbach. Salah satunya adalah Kiai Dahlan. Pendiri Muhammadiyah itu dengan mengatasnamakan Muhammadiyah, mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar membebaskan Misbach (Zaman Bergerak, hal. 225). 
    Misbach kemudian dibebaskan pada Oktober 1919. Pembebasan itu tidak membuat Misbach surut. Sikapnya semakin radikal menghadapi kolonialisme Hindia Belanda. Medan Moeslimin dan Islam Bergerak--yang ia terbitkan bersama Fachrodin dan awalnya didukung oleh Kiai Dahlan--menjadi sarana Misbach mengutarakan kecaman dan serangan yang makin pedas dan ngegas. Pada Mei 1920, Misbach ditangkap kembali. Saat itulah, para pendukung Misbach yang tergabung dalam organisasi Sidiq, Amanah, Tablig, Vatonah (SATV) mulai bergerak lebih moderat. Medan Moeslimin kemudian diambil alih oleh Moechtar Boechori, salah seorang mubalig Muhammadiyah. SATV cabang Surakarta bahkan diubah menjadi Muhammadiyah afdeling Surakarta. Islam Bergerak menjadi medium radikalisasi yang tersisa dari sisi Misbach dan dari medium itu pula kritik kepada Muhammadiyah mulai menderas sejak awal 1922 hingga Juli 1922. Serangan itu mulai mengendur saat Sismadi, redaktur Islam Bergerak yang gencar mengkritik Muhammadiyah, juga masuk ke dalam penjara kolonial. Serangan verbal Misbach kepada Muhammadiyah, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, menggencar sejak ia dibebaskan pada pengujung 1922. Ia sempat mengambil alih lagi Medan Moeslimin serta Islam Bergerak, dan dari sanalah kritik-kritiknya kepada tokoh-tokoh dan organisasi Islam yang dianggapnya moderat atau cenderung main aman bermunculan. 

    Misbach melihat Muhammadiyah sudah ikut-ikutan bermain politik praktis, termasuk manuver orang-orang Muhammadiyah di Central Sarekat Islam yang dianggap sangat aktif menentang SI afdeling Semarang yang makin bergerak ke kiri. Selain itu, Muhammadiyah juga dinilai semakin mendekat ke kehidupan kapitalis karena lebih memfokuskan pada kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan (Soewarsono, dkk., Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel, 2013:89), yang mengondisikan organisasi tersebut untuk lebih berhati-hati dan tidak bersikap kelewat keras yang membahayakan roda organisasi. Bagi Misbach, fokus pada pendidikan dan pelayanan tidaklah tepat saat medan pergerakan sedang membutuhkan sikap yang jelas, tegas, dan agresif menghadapi dominasi pemerintah kolonial. Itu hanya membuat Muhammadiyah, dalam analisis Misbach, menjadi bergerak ke tengah, menjadi moderat. Misbach enggan mempertimbangkan realisme politik yang, dalam taraf tertentu, mengondisikan pimpinan Muhammadiyah, termasuk Kiai Dahlan, untuk lebih berhati-hati melangkah. 

    Beberapa tahun kemudian, terutama pada awal 1930-an, perbedaan pandangan Misbach dan Muhammadiyah ini muncul kembali dalam perdebatan tentang kooperasi dan non-kooperasi: menolak total kerja sama dengan pemerintah sebagai sikap non-kooperasi, dan menerima sebagian sistem kolonial (seperti Volksraad) sembari pelan-pelan mendesakkan agenda-agenda pergerakan sebagai sikap kooperasi. Keduanya, sikap kooperasi dan non-ko, adalah anak kandung sejarah pergerakan nasional--sebagai varian respons terhadap kolonialisme. Misbach pada akhirnya keluar--atau bisa jadi dipecat--dari keanggotaan Muhammadiyah pada 1923 (Soeara Moehammadijah, Mei & Juni 1923). 
        Sampai akhirnya, Misbach ditangkap aparat kolonial pada 20 Oktober 1923 dan dipenjarakan di Semarang. Beberapa bulan berselang, ia diasingkan jauh ke Manokwari, Papua, hingga mengembuskan napas penghabisan di sana pada 24 Mei 1926 lantaran terserang malaria.

Sumber : tirto.id


Senin, 25 April 2022

MISTERI KEMATIAN MARSINAH AKTIVIS BURUH!!!

 


Kaum buruh adalah kaum yang paling sering ditindas oleh pemilik modal/perusahaan untuk mengeruk keuntungan. Para pemilik modal yang serakah, tidak segan-segan memberikan upah yang rendah namun memeras penuh tenaga para buruh. Para buruh yang bersuara lantang, akan didiskriminasi dari tempatnya bekerja. Walau telah keluar surat edaran untuk menaikan upah buruh oleh pemerintah, terkadang masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan himbauan tersebut. Hal ini akan menyebabkan protes dari para buruh, mereka yang memimpin protes ini bisa kehilangan pekerjaan ataupun mungkin nyawanya. Peristiwa ini pernah terjadi kepada Marsinah, Seorang buruh perempuan yang lantang menyuarakan tuntutan pekerja atas kesejahteraan mereka. Ia harus kehilangan nyawanya, bahkan kematiannya masih menjadi misteri dan dalang pembunuhan ini masih belum diketahui.

Marsinah lahir pada 10 April 1969, ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Marsinah adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan, kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijiati. Dia lahir dari pasangan Astin dan Sumini di desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Cita-citanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi harus kandas karena terbentur biaya.  Marsinah lalu menjadi seorang buruh perempuan yang bekerja pada PT Catur Putra Surya (CPS), pabrik pembuat jam di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. ­ Di lingkungan perusahaan di mana dia bekerja, Marsinah merupakan aktivis, ia merupakan buruh wanita yang vokal dalam membela rekan-rekannya sesama buruh, yang kerap diperlakukan tidak adil oleh pihak pimpinan perusahaan. Marsinah lalu menggantikan YudoPrakoso memimpin aksi pekerja PT Catur Putra Surya untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari.

Hal ini  berdasarkan KepMen 50/1992, diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I, Jawa Timur, 50/1992, isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20%. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS. Manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan upah pokok. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. Ada sekitar 150 dari 200 buruh perusahaan yang melakukan mogok kerja.

Seperti diungkap dalam laporan investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah (1995), pengorganisasian para buruh sebenarnya sudah matang beberapa hari menjelang mogok kerja. "Tidak usah kerja. Teman-teman tidak usah masuk. Biar Pak Yudi sendiri yang bekerja," kata Marsinah, sebagaimana tercatat dalam Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan (2010). Yudi yang dimaksud adalah Direktur PT CPS, Yudi Susanto.

Mereka membawa 12 tuntutan, termasuk menuntut hak kenaikan upah 20% seperti surat edaran pemerintah. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke Kantor Koramil Porong. Pada Sorenya, Prakoso kembali ke pabrik karena dipaksa aparat Koramil. Mogok kerja di hari pertama itu tidak berpengaruh untuk membuat para buruh berhenti. Karena Yudo Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer, Akhirnya Marsinah yang memegang kendali memimpin protes para buruh.

Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Meski begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan.

Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM), Yudo Prakoso yang dianggap dalang pemogokan, mendapat surat panggilan dari Koramil Porong. Dalam surat itu, Prakoso diminta datang ke kantor Kodim Sidoarjo. Surat itu ditandatangani Pasi Intel Kodim Sidoarjo Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Keesokan harinya, 12 buruh mendapat surat yang sama. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo, menghadap Pasi Intel Kapten Sugeng. Tapi surat panggilan itu berasal dari kantor Kelurahan Siring yang ditandatangani sekretaris desa bernama Abdul Rozak.

Tiga belas buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang Perwira Seksi Intel Kodim Kamadi. Kamadi lalu meminta Prakoso dan 12 buruh lain mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya karena tenaga mereka sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut melakukan protes. Karena berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. Emosi Marsinah memuncak saat mengetahui rekannya dipaksa mengundurkan diri. Dia mendatangi kodim untuk meminta salinan surat pengunduran diri dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat kesepakatan itu, 12 tuntutan buruh diterima termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Marsinah berupaya menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya.

Pada tanggal 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Setelah libur para buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya mengira Marsinah pulang kampung ke Nganjuk. Barulah Pada 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah.

Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan (labium minora) sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput dara Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih satu liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur. Tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping. Tulang kemaluan kanan patah. Tulang usus kanan patah sampai terpisah. Tulang selangkangan kanan patah seluruhnya. Labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 sentimeter. Juga pendarahan di dalam rongga perut.

Pada Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab Tim Terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya. Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.

Setelah 18 hari, baru  diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI. Hasil penyidikan polisi menyebutkan, Suprapto (pekerja di bagian kontrol CPS) menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (satpam CPS) mengeksekusinya.

Dalam bukunya bertajuk Indonesia X-Files (2013), Idries mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok terasa janggal. Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian vital tubuh Marsinah tak sesuai dengan besar luka pada korban yakni 3 sentimeter. Menurutnya, satu luka pada bagian kelamin Marsinah tak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah tiga orang. Idries menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah, melainkan tembakan senjata api.

Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Mahkamah Agung (MA) memvonis bahwa sembilan terdakwa tak terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsinah. Hal itu tercatat dalam penelitian Iyut Qurniasari dan I.G. Krisnadi yang termuat di Jurnal Publika Budaya Universitas Jember berjudul "Konspirasi Politik dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995". Sembilan terdakwa dibebaskan, tapi siapa pembunuh Marsinah hingga kini tak pernah diungkap pengadilan. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah "direkayasa".

Itulah kisah kematian marsinah yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Sebagai bentuk belasungkawa, Slamet Rahardjo mengangkat kisahnya menjadi sebuah film dengan judul "Marsinah (Cry Justice)”. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga meluncurkan album musik dengan judul Marsinah. Bahkan Sebuah band beraliran anarko-punk yang berasal dari Jakarta bernama Marjinal, menciptakan sebuah lagu berjudul Marsinah, yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsinah.

 

Sumber Referensi :     inibaru.id

kompas.com

merdeka.com

tirto.id

wartakota.tribunnews.com

MISTERI HILANGNYA WIDJI THUKUL!!!

 


Tahun 1998 adalah tahun penuh gejolak di Indonesia, pada tahun ini terjadi kerusuhan yang menyebabkan berakhirnya masa orde baru dan lahirnya masa reformasi. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia, masyarakat lalu melakukan demonstrasi kepada rezim orde baru. Selain itu, kerusuhan juga dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi. Hal inilah yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto, serta pelantikan B. J. Habibie. Dalam peristiwa ini, terdapat 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Salah satu orang yang hilang dalam peristiwa ini adalah Wiji Thukul, salah seorang aktivis sekaligus penyair. Ada tiga sajak Thukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu PeringatanSajak Suara, serta Bunga dan Tembok.

Widji Thukul, lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di pinggiran Kota Solo, Jawa Tengah dengan nama asli Widji Widodo. Ia adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Thukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan rezim Orde Baru. Namun Tukul dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, kemudian muncul dugaan bahwa Thukul diculik oleh militer bersama beberapa aktivis lainnya pada kerusuhan tahun 1998.

Widji Thukul lahir dari keluarga miskin, Ayahnya adalah tukang becak sedangkan ibunya mengatur urusan rumah tangga. Thukul sempat merasakan bangku Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Jurusan Tari namun hanya sampai kelas dua. Sebagai anak sulung, ia memilih untuk mengalah agar biaya sekolah diberikan kepada adik-adiknya. Setiap sore Thukul menjalani pekerjaan sebagai calo tiket bioskop. Terkadang ia juga ikut menjual mainan anak-anak di acara-acara seperti Sekaten, Malaman Sriwedari, maupun bulan Ramadan.

Seolah mengikut namanya yang berarti "benih yang tumbuh", jiwanya selalu tergugah menyuarakan perlakuan yang tidak adil. Kondisi sosial melahirkan karya Thukul bernada suasana emosional yang kompleks. Campuran antara kebahagiaan dan kegetiran, Rasa haru sekaligus protes kuat, Perlawanan rakyat kecil, Pemberontakan dan keberanian. Thukul menjadi bagian dari masyarakat bawah yang suaranya hanya dibutuhkan saat perayaan Pemilu saja. Ia tumbuh dalam didikan sastra dan budaya secara otodidak dan mandiri.

Hobi membaca buku dan berpuisi, sudah muncul saat duduk di SD Kanisius Sorogenen Solo. Di SMPN III Solo, ia bergabung dalam grup teater, dan aktif menghadiri diskusi dan pergelaran seni. Antara aksi dan puisi, Nama Wiji Thukul mulai populer sebagai penyair dan seniman, seiring munculnya dilema berupa pilihan dan resiko-resiko. Puisi-puisinya mulai menyebar di berbagai majalah dan koran dalam dan luar negeri, diundang ke berbagai kampus di Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga ke Australia.

Pertama kali ia sadar bahwa karya sastra bisa membuat cemas pemerintah adalah saat diundang membacakan puisi pada perayaan 17 Agustus 1982. Ia menyindir kemerdekaan yang hanya dinikmati segelintir orang, yang akhirnya mitos belaka. Puisi yang berjudul "Kemerdekaan" ini hanya beberapa kata namun bermakna dalam, puisi itu berbunyi “Kemerdekaan adalah nasi, Dimakan jadi tai.” Keesokan harinya, panitia penyelenggara di salah satu kampung daerah Solo itu dipanggil ke kelurahan. “Itu pertama dia mengalami represi, tapi perlawanannya terus berjalan.

Pada bulan Oktober 1989, Thukul menikah dengan istrinya yang bernama Siti Dyah Sujirah alias Sipon yang saat itu berprofesi sebagai buruh. Tak lama semenjak pernikahannya, Pasangan Thukul-Sipon dikaruniai anak pertama bernama Fitri Nganthi Wani, kemudian pada tanggal 22 Desember 1993 anak kedua mereka lahir yang diberi nama Fajar Merah.

Pada Tahun 1991 ia memperoleh hadiah sastra Wertheim Encourage Award. Thukul adalah seniman pertama bersama Rendra yang memperoleh penghargaan sejak yayasan itu didirikan untuk menghormati sosisolog dan ilmuwan Belanda WF Wertheim. Ia Terjun dalam aksi demonstrasi dan solider dengan penderitaan rakyat yang diperlakukan tidak semena-mena, dikatakannya sebagai "panggilan hidupnya".

Beberapa tahun kemudian, Thukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Ia menjadi pimpinan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker). Ini organisasi yang bergerak melawan pemerintahan represif Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Pada 22 Juli 1996, Thukul berangkat ke Jakarta. Ia juga menggabungkan Jakker dengan beberapa organisasi lain, embrio Partai Rakyat Demokratik (PRD). Di struktural PRD, Thukul adalah Ketua Divisi Propaganda dan editor Suluh Pembebasan, suplemen kebudayaan partai.

Para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi lebih luas mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 Undang-undang Politik, UU Anti-Subversi, UU Pokok Pers, dan Dwi Fungsi ABRI. Dalam perumusan deklarasi partai, Thukul beberapa kali menyela rekan kerjanya yang menyampaikan pendapat teoritis. Saat itu mata kanan dan kantung matanya masih terluka dan hampir buta akibat poporan senjata tentara kala memimpin pemogokan buruh PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, akhir tahun 1995.

Berselang lima hari, PRD yang baru tumbuh dibabat oleh kaum loyalis Soeharto. Pada 27 Juli 1996, kelompok pro-Soeharto menyerang kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di bilangan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saat itu Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Penyerangan ini menghajar para aktivis pro-demokrasi, termasuk para penggiat PRD, yang mendukung Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Kubu PDI boneka Soeharto berupaya menggagalkan rencana tersebut dan merebut kantor partai. Peristiwa ini dikenal dengan Kudatuli, akronim "Kerusuhan 27 Juli." Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan kerusuhan itu mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian materiil mencapai Rp100 miliar.

Pemerintahan Orde Baru kemudian dianggap menjadikan PRD sebagai "kambing hitam", dalang di balik serangan tersebut. Soesilo Soedarman, seorang jenderal yang menjabat Menko Polkam saat itu, menegaskan bahwa PRD sebagai "partai terlarang." Akibatnya, seluruh aktivis PRD diburu aparat keamanan termasuk Thukul. Pada 5 Agustus 1996, rumah keluarga Thukul didatangi oleh kepolisian wilayah Surakarta. Kemewahan dalam rumahnya, perpustakaan pribadi dan koleksi kaset lagu, diobrak-abrik dan dirampas pemerintah. Ada enam berkas yang dirampas, salah satunya kumpulan puisinya Mencari Tanah Lapang.

Widji Thukul kabur usai beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Dalam pelarian, Wiji Thukul harus mencari kesempatan untuk bertemu dengan Sipon (istrinya). Paling sering keduanya bertemu di Pasar Klewer. Setiap bertemu, mereka membuat janji untuk pertemuan selanjutnya. Saat itu pula, Wiji Thukul menceritakan beberapa daerah yang dikunjunginya dan beberapa kali ia meminta uang kepada sang istri untuk membiayai hidup pelarian. Selama pelarian, ia memiliki nama beberapa nama Samaran. Ia juga sering memakai topi supaya tidak mudah dikenali. Selain itu, Wiji Thukul juga sering menggunakan jaket saat keluar rumah untuk menyamarkan badannya yang kerempeng.

Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto, juga para serdadu Tim Mawar, mengharuskan Thukul berpindah-pindah tempat persembunyian. Setelah disembunyikan Martin, rekannya di Pontianak, Thukul kembali ke Jakarta. Pada tahun 1998, Wiji Thukul menghilang. Hilangnya Wiji Thukul secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 2000. Kontras menyatakan hilangnya Wiji Thukul sekitar tahun 1998 karena diduga berkaitan dengan aktivitas politik yang dilakukan oleh Wiji Thukul sendiri. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde Baru. Sejak dinyatakan hilang, sampai saat ini keberadaannya Wiji Thukul masih menjadi misteri apakah ia masih hidup atau sudah tiada.

Sempat terdengar kabar miring bahwa Wiji Tukhul sempat membantu kemerdekaan Timor Leste dengan cara membuat bom sehingga diberikan penghargaan. Dikatakan pula bahwa Wiji Tukhul tewas karena bom. Ikatan Keluarga Orang Hilang atau Ikohi angkat bicara terkait kabar miring atas pemberian penghargaan terhadap Wiji Thukul dari mantan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao. Thukul, yang hingga kini keberadaannya tak diketahui, mendapat penghargaan karena merupakan bagian dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dahulu mendukung kemerdekaan Timor Leste. Acara penghargaan diberikan di sela seminar "Konferensi Internasional Kedaulatan Laut Timor-Leste adalah Hak yang Tak Terbantahkan" yang digelar pada 16 Maret 2016 di ibu kota Dili.

"Thukul mendapat penghargaan karena bersama PRD mendukung kemerdekaan Timor-Leste dan Jaker (Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat), terlibat dalam pembentukan solidaritas perjuangan Maubere (SPRIM). Piagam diberikan Xanana kepada anak perempuan Wiji Thukul, Fitri Nganthi Wani. Terkait dengan isi media sosial yang menyebut Thukul diberi penghargaan karena membuat bom untuk Timor Timur, namun pernyataan tersebut masih belum dapat dibuktikan. Karena Tidak ada satu pun orang di lokasi yang mengatakan Tukhul membuat bom. Tidak ada orang juga yang mengatakan Tukhul mati di perbatasan karena bom. Dalam acara itu, Xanana lebih banyak mengungkapkan tentang perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan atas Laut Timor. Nama Wiji Thukul sama sekali tak disinggung di depan peserta seminar.

Hingga saat ini keberadaan Wiji Tukhul masih belum ditemukan. Entah memang diculik pemerintah soeharto seperti dugaan orang-orang, ataukah tewas saat membantu kemerdekaan Timor Leste, atau mungkin masih hidup dengan nama lain. Namun yang pasti, keluarganya saat ini tidak lagi mendengar kabar tentangnya. Kita saat ini hanya dapat membaca karya-karyanya tanpa mengetahui keberadaannya. Semoga tidak ada lagi kerusuhan yang memecah belah Indonesia seperti peristiwa-peristiwa lampau di Indonesia.

Sumber Referensi :     id.wikipedia.org

liputan6.com

medan.tribunnews.com

nasional.kompas.com

tirto.id

Sabtu, 23 April 2022

PEMBERONTAKAN DI/TII DISELURUH INDONESIA!!!

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia, yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Pemberontakan dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan di padamkan oleh TNI.

Pada dasarnya pemberontakan ini memiliki alasan pemberontakan ini memiliki alasan-alasan yang berbeda untuk tiap daerahnya. Ide mendirikan negara Islam berasal dari Kartosuwirjo yang menyatakan perang melawan Belanda pada Agresi Militer I pada tahun 1947. Dia mendirikan basis-basis pertahanan di Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam. Berikut adalah bebrapa pemberontakan Darul Islam di Indonesia.


1.   Pemberontakan DI/TII Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, di Jawa Barat



Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah, 7 Januari 1905 . Kartosoewirjo memilih pulang ke kampung mertuanya di Malangbong. Salah satu kecamatan di Garut itu pun jadi basis penting Kartosoewirjo. Pada 1940, ia mendirikan Institut Suffah di Malangbong. Menurut Cornelis van Dijk dalam Darul Islam: Suatu Pemberontakan (1995), “Institut Suffah mulanya dimaksudkan untuk memberikan pendidikan umum dan agama, [….] akhirnya ia berubah menjadi suatu lembaga yang memberikan latihan kemiliteran selama pendudukan Jepang” (hlm. 29).  Pemerintah pendudukan Jepang juga memberi latihan kemiliteran secara resmi bagi pemuda Islam. Dari situ, kemudian terbentuk lah milisi bernama Hizbullah.

Menurut van Dijk, Komandan Sabilillah Tasikmalaya yang bernama Oni bertemu Kartosoewirjo. Mereka berdua sepakat agar anggota Sabilillah dan Hizbullah harus tetap di Jawa Barat. Mereka yang ikut pergi dari Jawa Barat harus dilucuti senjatanya (hlm. 76-77). Pada Februari 1948, di desa Pangwedusan, distrik Cisayong, daerah segitiga Garut, Tasikmalaya, dan Malangbong, diadakan suatu pertemuan, yang belakangan disebut Konferensi Cisayong. Tak hanya Hizbullah dan Sabilillah yang hadir, tapi juga Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Disepakati dalam pertemuan itu soal pembentukan Tentara Islam Indonesia (TII) dan pengangkatan Oni sebagai Panglima TII daerah Priangan.Pengaruh Kartosuwirjo semakin besar terutama setelah mendirikan angkatan bersenjata untuk NII bernama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Meski ada tentara bernama TII, menurut van Dijk (1995:78-79), “negara Islam sendiri belumlah terbentuk. Hanya ditekankan pada suatu hari, bila pemerintah Republik umpamanya digulingkan Belanda.” Setidaknya, lanjut van Dijk, “Kartosoewirjo menahan diri selama lebih dari setahun untuk terang-terangan menolak menentang kekuasaan Republik” (hlm. 78-79).

Agresi Militer Belanda II berupa serangan dadakan atas ibu kota Republik Indonesia pada 19 Desember 1948 yang disertai penawanan para pejabat tingginya kemudian dijadikan dalih oleh Kartosoewirjo untuk memulai suatu negara baru. Ide Kartosuwirjo banyak didukung oleh daerah-daerah lain yang merasa kecewa terhadap Indonesia sehingga berkeinginan untuk melepaskan diri. Hal ini menjadi titik mula pemberontakan DI/TII yang berkembang tidak hanya di Jawa Barat namun menjalar hingga ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Pemberontakan ini dilancarkan mulai tahun 1948. Penyebab pemicu pemberontakan Kartosuwiryo adalah penolakan Perjanjian Renville, yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda. Penolakannya terhadap Perjanjian Renville diwujudkan dengan menolak pergi dari Jawa Barat yang saat itu dikuasai Belanda. Kartosuwirjo mengubah gerakannya menjadi pembentukan negara bernafaskan Islam. Pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) menjadi bentuk protes terhadap Belanda sekaligus Indonesia yang dinilai terlalu lunak. Kartosuwirjo kemudian diangkat menjadi imam dari NII.

Pada 25 Januari 1949, ada bentrokan antara TNI dari Divisi Siliwangi yang sudah kembali dari Jawa Tengah dengan satuan TII. Gambaran atas kondisi masa ini tergambar dalam film Mereka Kembali (1972). Dalam film itu digambarkan ada tiga pihak yang saling berseteru di Jawa Barat: Belanda, Republik Indonesia, dan pengikut Kartosoewirjo.

Kartosoewirjo bersama pengikutnya harus bergerilya belasan tahun menjaga keutuhan NII, yang dalam buku sejarah Indonesia dianggap DI/TII saja. Dia tidak kalah keras dengan pamannya, pembela rakyat yang dicap komunis dan pernah dibuang ke Boven Digoel oleh pemerintah kolonial. Kartosuwiryo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada 30 November 1957 di Peristiwa Cikini. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Rakutak di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta.


2.   Pemberontakan DI/TII Amir Fatah, di Jawa Tengah



Penyebab pemberontakan ini adalah kekecewaan Amir Fatah akan dominasi “kaum kiri” (sosialis dan komunis) di Tegal dan sekitarnya, wilayah basis kekuatan Amir Fatah. Amir Fatah merupakan tokoh yang membuat lahirnya DI/TII Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI dianggap tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus diserahkan kepada TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo.

Akibatnya, Amir Fatah memberontak pada tahun 1950. Pemberontakan dipatahkan setelah operasi militer di wilayah Banyumas mengalahkan pasukan Amir Fatah. Komandan DI/TII daerah Bumiayu, Jawa Tengah, Wachid bersama 120 orang anak buahnya menyerah. Sedangkan Amir Fatah, pimpinan DI/TII Jawa Tengah, menyerah setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kabinet Natsir. Hingga kini Amir Fatah dinilai sebagai pembelot baik oleh negara RI maupun umat muslim Indonesia. Pemerintah lalu menumpas gerakan Angkatan Oemat Islam yang dipimpin Kyai Somalangu yang ingin membentuk NII di Jawa Tengah. Operasi ini berhasil setelah Kyai Somalangu beserta anak buahnya ditembak mati di daerah Kroya, Jawa Tengah.


3.   Pemberontakan DI/TII Ibnu Hadjar, di Kalimantan Selatan



Pemicu pemberontakan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia saat itu, APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hadjar sendiri. Mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara KNIL (Tentara Hindia Belanda) di APRIS. Nama Ibnu Hadjar tak bisa dilepaskan dari organisasi bernama Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) yang eksis sejak awal 1950. Organisasi ini menghimpun bekas gerilyawan alias pejuang kemerdekaan Republik yang melawan tentara Belanda di sekitar kabupaten Hulu Sungai.

Ibnu Hadjar membentuk “Kesatuan Rakjat Jang Tertindas” (KRjT), dan menyerbu pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950. Koran Indonesia Berdjuang (20/03/1954) dan Kes van Dijk mencatat semula Ibnu Hadjar hanya memimpin 60 orang saja ketika masih berdiam diri di awal tahun. Setelah serangan ke pos TNI pada bulan Maret 1950, pengikutnya bertambah sekitar 250 orang, dengan senjata hanya 50 pucuk bedil. Letnan Dua TNI yang memimpin sebuah peleton biasanya hanya punya anak buah tak lebih dari 50 orang. Namun, itu tak berlaku untuk seseorang yang menjadi pemimpin gerombolan.

Bulan Oktober 1950, pemerintah masih menyambut damai para gerombolan yang ingin menyerah. Setelah dia dibebaskan dan diminta membujuk kawan-kawan gerombolannya untuk menyerah. Namun Ibnu Hadjar yang sempat tertangkap dan dilepaskan untuk membujuk pemberontak lain menyerah malah kabur ke dalam hutan dan meneruskan pemberontakannya. Pemerintah akhirnya terpaksa menugaskan pasukan ABRI (TNI-POLRI) untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hadjar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati.


4.   Pemberontakan DI/TII Daud Beureueh, di Aceh



Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Pemicu pemberontakan ini adalah penolakan dihapusnya provinsi Aceh dan digabungkannya wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Peleburan tersebut dianggap sebagai bentuk abai atas perjuangan masyarakat Aceh di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia mulai dari tahun 1945 sampai 1950.

Selain itu, muncul rumor adanya sebuah dokumen rahasia yang diyakini masyarakat Aceh merupakan dokumen rahasia pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo berisikan perintah pembunuhan atas 300 tokoh sentral masyarakat Aceh yang pro terhadap Negara Islam Indonesia (NII) dibawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Masyarakat Aceh juga mengharapkan Aceh dapat diberikan otonomi khusus dalam menerapkan hukum Islam. Dengan masuknya Aceh menjadi bagian Sumatera Utara tentunya sekaligus merupakan penolakan pemerintah atas keinginan tersebut. hal inilah yang memicu pecahnya pemberontakan DI/TII yang dimulai di Aceh pada tanggal 20 September 1953.

Pemimpin pemberontakan Darul Islam di Aceh adalah Tengku Moh. Daud Beureueh. Daud Beureueh adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai "Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh" ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Peranannya sebagai seorang tokoh ulama membuat Daud Beureuh tidak sulit memperoleh pengikut. Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya Daud Beureueh telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Pada masa-masa awal setelah proklamasi NII Aceh dan pengikut-pengikutnya berhasil mengusai sebagian besar daerah Aceh termasuk beberapa kota.

Pemberontakan DI/TII di asrama Brimob di Langsa, Aceh, dapat digagalkan setelah mendapatkan bantuan pasukan dari Medan. Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)/TNI mulai bergerak di bawah komando Kapten N.H. Sitorus untuk menumpas gerombolan DI/TII di Blangrakal, Aceh. Kesatuan-kesatuan APRI menuju Lapahan, Aceh untuk memerangi pemberontakan DI/TII. Operasi ini mendorong pemberontak melarikan diri. Pemberontakan di Aceh berakhir setelah APRI berhasil mengambil alih Kota Geumpang, Aceh. Kota ini merupakan kota terakhir yang dikuasai kelompok DI/TII. Pangdam Iskandar Muda Kolonel M. Yasin melakukan pendekatan terhadap Daud Beureuh, sehingga Aceh dapat kembali masuk dalam Negara Indonesia. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan dengan cara damai setelah dilakukannya “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" pada bulan Desember 1962, dan dibentuknya kembali Aceh, sebagai provinsi berstatus daerah istimewa. 


5.   Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar, di Sulawesi Selatan



Penyebab pemberontakan ini adalah tuntutan agar para milisi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar bisa diterima sebagai tentara. Namun mereka tidak lolos syarat dinas militer, dan hanya ditempatkan sebagai Corps Tjadangan  Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar memberontak dan menyatakan sebagai  bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Pada masa awal pemberontakan pasukan Abdul Kahar Muzakkar, Baraka, kini sebuah kecamatan di Enrekang, telah menjadi markas bagi calon Brigade Hasanuddin. Setelah pemberontakan, Kahar Muzakkar bergerak berpindah-pindah. Pemberontakan ini berakhir setelah pada 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan ABRI dalam sebuah baku tembak.

 

Dalam penjelasan tersebut dalam setiap daerah yang menjadi tempat pemberontakan Darul Islam memiliki alasan yang berbeda. Alasan-alasan tersebut antara lain berusaha membentuk Negara Islam di Indonesia dengan bersumberkan Al-Quran dan Hadist, penyebab lain adalah pemerintah sangat dekat dengan PKI yang kala itu dikatakan sebagai haluan kiri yang bertentangan dengan syariat Islam, adapula alasan karena Aceh meminta menjadi Daerah Istimewa yang ingin menerapkan Hukum Islam disana, dan alasan-alasan lainnya yang menimbulkan pemberontakan. Dalam catatan lain, pemberontakan ini sangat meresahkan karena gerombolan pemberontak dibeberapa daerah dikatakan sangat bringas dan tidak segan-segan membunuh. Bahkan ada rakyat yang tidak tidur dirumahnya ketika malam, mereka juga diminta menyiapkan makanan ketika malam tiba untuk gerombolan pemberontak. Rata-rata pemimpin pemberontakan ditembak mati karena dianggap mengganggu ketentraman Negara. Namun ada juga pemberontakan yang berakhir damai karena pemerintah dapat menyetujui permintaan yang diharapkan.

 

 

Referensi      : brainly.co.id

  kelaspintar.id

  kompas.id

  wikipedia.org

  tirto.id